PEMKOT Bogor terkesan setengah hati membenahi konstelasi dan sistem lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor. Buktinya, Satpol PP Kota Bogor tak kunjung menerima permintaan pengajuan personil yang didroop ke kantor kecil di lantai empat komplek Balaikota Bogor itu.
RIZKY DEWANTARA
[email protected]
Kepala Satuan Polisi PaÂmong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Eko Prabowo, mengaku siap membantu, asalkan penÂgajuan permintaan dilayangkan. Calon Sekda Kota Bogor itu juga menjelaskan, dalam prosedur SatÂpol PP memang tidak ada protokol khusus untuk menjaga proses lelang, tapi jika diperlukan jajarannya siap menjaga agar kasus kisruh seperti beberapa waktu bisa dikondisikan.
“Pihak ULP kalau mau minta diÂjaga oleh Satpol PP, silakan kirim suÂrat ke kami. Sampai sekarang belum ada surat yang masuk ke kami untuk mengawal kantor ULP,†kata dia.
Menurut Eko, pihaknya tidak diÂberi jadwal jika ada acara lelang oleh ULP, seharusnya pihak ULP memÂberikan jadwal verifikasi lelang, agar pihaknya mengetahui, jika kantor ULP akan didatangi para kontraktor. “Kami memang tidak tahu kapan jadÂwal lelang itu, bukannya pura-pura tidak tahu,†tandas Eko.
Terpisah, Sekda Pemkot Bogor, Ade Syarif Hidayat, membeberkan, Kota Bogor belum bisa menaikan staÂtus ULP menjadi berbentuk badan. Alasannya, karena belum memenuhi persyaratan untuk berdiri sendiri. Untuk masalah keamanan, pihaknya meminta Satpol PP Kota Bogor, unÂtuk mengawal kantor ULP supaya selalu kondusif.
“Kami belum bisa menaikan staÂtus pegawai ULP untuk berdiri sendiÂri. Kami berharap ULP Kota Bogor tetap independen,†akunya.
Kepala Unit Layanan Pelayanan (ULP) Kota Bogor, Cecep Zakaria, mengaku, sering adanya gaduh di kantor ULP Kota Bogor agar menjadi perhatian khusus dari Pemkot Kota Bogor. “Kami berharap Pemkot BoÂgor bisa bergerak dan bertindak teÂgas,†kata dia. (*)