Home Bogor Raya Pengamat : Jadi Komoditas Politik, DOB Bogor Barat Terlunta-lunta

Pengamat : Jadi Komoditas Politik, DOB Bogor Barat Terlunta-lunta

0
7

CIBINONG TODAY – Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna menilai, tak kunjung jelasnya pemekaran wilayah Bogor Barat akibat terlalu kentalnya nuansa politik dari para wakil rakyat di daerah tersebut.

Yayat meyakini, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat bisa terwujud denga lobi politik yang dilakukan para wakil rakyat, baik daerah, provinsi maupun pusat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Bogor Barat, khusunya.

“DOB ini kan cerita lama yang terulang kembali. Tanyakan saja kepada wakil rakyat di daerahnya. Apa kontribusi mereka, mana gagasan mereka dan para pemangku kebijakan yang berasa dari daerah barat. Ini kental kepentingan politiknya,” cetus Yayat kepada wartawan.

Menurut Yayat, persoalan yang terjadi di Kabupaten Bogor berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tidak hanya pada pemekaran melainkan pembangunan infrastruktur lainnya. Seperti jalur tambang, kemacetan hingga pengusaan oleh kelompol tertentu yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

“Kalau pemekaran nantinya dibuat hanya untuk meningkatkan raja-raja lokal, kapan masyarakat bisa sejahtera,” jelas Yayat.

Maka menurutnya, keinginan memekarkan wilayah harus terlepas dari ego politik masing-masing. Akan lebih elegan jika lobi politik dimainkan hingga tataran pusat untuk memastikan jika DOB Bogor Barat adalah sebuah kebutuhan.

Tidak hanya itu, Yayat menilai, hasrat untuk memekarkan wilayah sangat lah kencang. Akan tetapi, pertanyaan paling mendasar yang muncul adalah, jika wilayah di mekarkan, dan kabupaten yang dibentuk telah berdiri sendiri, mampu atau tidak mengatasi masalah kemiskinan, kesejahteraan.

“Jadi bagaimana ketika wilayah mekar, jaminan kesejahteraannya akan meningkat jika hanya melihat keunggulan dari wilayah tersebut yang dijadikan dasar pemekaran. Kalau begitu, nanti ujungnya semua akan rebutan jabatan pasti repot. Ini kan sangat kental politiknya,” tegas Yayat.

Sehingga, dengan kondisi keuangan negara yang belum stabil, alangkah lebih baiknya para politisi membuang ego masing-masing. Karena nantinya, jika memaksakan pemekaran hanya bermodalkan ambisi mekar, hasilnya tidak akan bisa mesejahterakan masyarakat seperti apa yang digembar-gemborkan.

“Kalau posisi keuangan negara belum siap bagaimana. Ekonomi global saja turun terus, pertumbuhan negara lain juga terancam. Pertanyaannya, kalau ini didesak terus hanya sebatas tujuan politis, nanti setelah itu paling boro-boro membangun kesejahteraan, yang ada malah kepentingan masing-masing,” kata Yayat.

Jadi, kalau ingin memekarkan wilayah, konsep harus dimatangkan sehingga ego politik tidak ikut dalam urusan misi kesejahteraan ini.

“Kalau mau memekarkan konsepnya seperti apa kalau ingin mensejahterakan rakyat di daerah baru, apa strateginya menghentaskan kemiskinan, apa starteginya untuk mengembangkan wilayah, pengelolaan sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, birokrasi, bukan sekedar membantu tapi strateginya seperti apa. Membentuk itu gampang, kalau tidak visi misi dan gizi yang jelas, buat apa mimpi. Yang terpenting, lepaskan ego politiknya,” tandas Yayat. (Firdaus)