Pentingnya Manajemen Pemerintahan Untuk Keberhasilan Pembangunan

Oleh: Ryanti Suryawan
Aktivis Sosial dan pemerhati anak jalanan

Apa yang Terjadi Sesungguhnya?

Kita bisa lihat di me­dia, banyak berita Kehebohan demi kehebohan terus ter­jadi, dengan banyak kasus hukum yang Tebang Pilih, terutama Kasus Korupsi, isue terorisme, yang juga tak jelas bagaimana sikap pemerintah, selain dari timbul tenggelamnya pemberitaan itu di media masa. Kehebongan berlanjut masalah PHK besar-besaran yang nyata-nyata kita lihat dari Gelombang Demo buruh yang terjadi Sabtu 06-02-2016 lalu. Kemungkinan besar demo buruh ini akan ber­lanjut terus entah sampai kapan, tergantung bagaimana penyelesa­ian pemerintah terhadap hal ini.

Pemerintah jangan anggap enteng masalah PHK ini, karena ini menyangkut jutaan orang yang terancam penghidupan­nya, karena sumber penghasilan yang terputus. Makin maraknya Fenomena penutupan Pabrik Manufacture dari investor asing ini, sudah pasti akan menaikan jumlah PHK yang berkelanju­tan. Bagaimanapun alasan peja­bat pemerintah, bahwa itu tak pengaruh dengan pertumbuhan ekonomi, bagaimanapun disamp­ing Situasi perekonomian Global yang tak kunjung membaik yang berdampak pada penerimaan dan pengeluaran Negara, maka secara logika sederhana pastilah hal ini akan menimbulkan tekan­an perekonomian, dimana daya beli rakyat akan turun ditambah berakibat lesunya perekonomian nasional.

Sudah saatnya pemerintah dalam membuat program kebi­jakan bukan bersifat asal jadi, pencitraan dan asal tayang. Pro­gram pembangunan dan antisipasi dampaknya harus dibuat peren­canaan yang matang, terarah, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi penggunaan keuangan negara, maupun legali­tasnya. Kita lihat apa yang telah kejadian, dimana program yang tadinya digembar- gemborkan seakan program yang The Best, ternyata, mulai terbuka kelema­hannya satu persatu. Kita ambil contoh Program Pembangunan KA Cepat jakarta Bandung yang sampai sekarang masih jadi kon­troversial, dimana masalahnya ter­kesan Pemerintah tak terbuka dan transparan, bahkan antar instansi sendiri saling menutupi apa yang telah disepakati dengan investor. Ini menggambarkan pemerintah sendiri Tak taat azas pada Manaje­men Pemerintahan yang baik yang mencirikan Good Govermance (Pemerintahan Bersih).

Program ini dipersoalkan ban­yak pihak terutama dianggap tak tepat guna dari skala prioritas, dimana masih banyak program yang lebih penting, kalau bicara infrastruktur yang betul-betul dirasakan untuk menaikan kes­ejahteraan Rakyat. Banyak dae­rah terpencil yang membutuhkan jalan, jembatan dan fasilitas lain, untuk memperlancar kegiatan perekonomian rakyatnya. Kena­pa mesti harus membuat proyek yang hanya dinikmati golongan menengah ke atas, yang tak ber­dampak pada kesejahteraan raky­at banyak yang jauh lebih membu­tuhkan perbaikan infrastruktur.

Selain itu banyak pakar Eko­nomi yang menyatakan Proyek ini tak masuk akal dari segi pembe­lian yang dianggap ada kemung­kinan Mark Upnya, dan dari sisi kemampuan bayar dan tingkat pegembalian investasi , dima­na jaminan kemampuan bayar negara terhadap hutang, pada investor cenderung mengancam pemindahan 3 Bank BUMN ke tangan Asing (China)

Pemerintah seharusnya hati-hati ditengah kelesuan per­ekonomian Global, kehebohan politik yang berimbas pada sta­bilitas perekonomian dalam neg­eri, fundamental perekonomian menyangkut pendapatan dan pengeluaran pemerintah sendiri, dalam mengambil kebijakan be­sar, yang melibatkan uang Negara Trilyunan rupiah dibandingkan dengan kemanfaatan proyek/ kebijakan itu sendiri. Pemerintah seharusnya fokus menutup lobang kelemahan yang ada, melakukan Urut pengerjaan pem­bangunan berdasarkan skala Prioritas. Pemerintah jangan ber­nafsu terlalu jauh, bangun ini itu, beli ini itu, sementara keuangan Negara masih mengandalkan hu­tang. Dalam resesi Global begini pemerintah tak perlu memikir­kan Indonesia sampai 50 tahun kedepan, dan harus mengkaji, memutuskan dan melaksanakan, perbaikan terhadap kekurangan yang ada, yang betul-betul me­nyentuh Kesejahteraan rakyat banyak.

Pemerinta jangan mengumbar keuangan negara tanpa pengkaji­an dan perhitungan yang matang, menyangkut, jumlah pembiayaan, sumber dana yang mengandalkan pembiayaan dari hutang. Pemer­intah jangan gara-gara mengako­modasi nafsu kemudian mengejar pembangunan yang sebetulnya tak urgent bagi kesejahteraan rakyat banyak dengan pembi­ayaan trilyunan. Itu akan hanya sebatas mewujudkan pencitraan untuk tampilan, yang akhirnya memaksakan diri tanpa memper­hitungkan kemampuan keuangan negara dalam pembiayaannya. Pemerintah harus bijak mengkaji kondisi perekonomian yang lesu, bila terjadi perlambatan yang ter­us menerus juga akan berakibat pada ketahan dan kelangsungan pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah juga harus mem­perhatikan Hambatan lain yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana tata kelola efektifitas dan effisiensi Manajemen Pemer­intahan itu sendiri.

Hal itu sangat mempenga­ruhi kelancaran proses pemban­gunan itu sendiri. Akan sangat sulit memperbaiki Perekonomian yang ada, apalagi ingin memacu pertumbuhan perekonomian, di saat mana dalam pemerintahan itu sendiri sering terjadi mis ko­munikasi, disorientasi program, dan mis koordinasi antar lemba­ga pemerintahan terkait.

Inilah hal yang diperlihatkan pada public selama ini, dimana terkesan seakan manajemen pemerintahan tak berjalan se­bagaimana layaknya, dan ber­dampak pada efektifitas progres pembangunan itu sendiri. Ban­yak program tersandera ego sek­toral masing-masing kementerian lebih mencuat daripada progres dari program itu senidri, pada­hal Program-program lintas de­partemen itu sudah diprose dan diputuskan di sidang kabinet, ini mengindikasikan bahwa manaje­men pemerintahan seakan jalan suka-suka, dan oleh masing-mas­ing instansi. semua berkreasi dan jalan sendiri-sendiri,,

Akhirnya program akan ber­masalah, dan jadilah akan saling salah menyalahkan. Apa yang diharapkan pembangunan akan terlaksana sebagaimana mestinya ketika dalam proses kewajaran dan keharusan yang sudah dipu­tuskan, lantas dijalankan suka-su­ka dan diterapkan main sandera, heboh antar instansi. Jika manaje­men pemerintahan Indonesia ini belum diperbaiki, maka situasi perekonomian kita akan mem­buruk, dan akan terus terpuruk, jauh lebih terpuruk dari kejadian 1998 sebagai akibat disamping dari Resesi Global dan kawasan. Yang menyebabkan Eksport me­lemah, sementara harga minyak dunia terus anjlok dan ditambah penerimaan negara dalam sektor pajak jiga defisit dari target.

Kita bias meramalkan bah­wa dengan kondisi demikian, ditambah dengan Keneka­tan Pemerintah tetap jor-joran dalam membangun Infrastruktur tanpa perhitungan yang matang, dan cenderung mengandalkan hutang, maka Perekonomian In­donesia akan Ambruk.

ini disebabkan karena ban­yak kewajiban yang timbul atas semakin membengkaknya huta­ng akan memberatkan perekono­mian Negara, karena yang dibuat juga bukan atas perhitungan kemampuan pemerintah meng­hasilkan dana sendiri , semen­tara pembangunan dipaksakan akan lebih parah lagi bila sumber pendapatan atas Investasi dan perhitungan pengembalian hu­tang yang tak akurat, sehingga dengan gampangnya mengagung­kan BUMN , akan mengakibatkan Indonesia lumpuh total.

Indonesia akan gagal bayar, dimana kejadian pastinya kewa­jiban Hutang semakin member­atkan dan menekan APBN setiap tahunnya, untuk pembayaran cicilan, dan akan jadi lebih parah bila terjadi kembali goncangan perekonomian kawasan, yang akan pasti menyebabkan KE­BANGKRUTAN EKONOMI dan ke­hilangan Aseet strategis negara.

Bila pemerintah tak mau kore­ksi dan memperbaiki diri, jangan harap kita bisa keluar dari situasi perekonomian yang semakin suram ini. Kepala Pemerintahan harus sadar bahwa Perbaikan Bisa Terjadi Sangat Tergantung bagaimana Kepemimpinannya bisa mengelola pemerintahan yang baik, dengan meminimal­isasi kehebohan yang ada, dan punya prinsip yang kuat terhadap upaya menyejahterakan rakyat­nya, tanpa tekanan dari pihak manapun juga. (*)