BESARAN dana kompensasi bagi warga Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga masih tak jelas.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Alhasil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) pun bingung untuk menggodok Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa.
Kepala BPMPD, Deni Ardiana menÂgatakan, dana kompensasi untuk Desa Cijujung, Duku dan Desa Galuga, KecamaÂtan Cibungbulang masuk dalam bantuan keuangan khusus desa, sehingga harus ada payung hukum untuk penyalurannya.
Namun, tim teknis belum melaporkan angka pasti untuk disematkan dalam rapÂerbup yang tengah digodok.
“Secara garis besar, raperbup itu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD), banÂtuang keuangan dan bagi hasil pajak retriÂbusi. Kalau perbup bantuan keuangan mah kan sudah dibahas SKPD lain. Kalau untuk Galuga, alokasinya masih dibicaraÂkan dan belum ada totalnya,†kata Deni, Rabu (9/2/2016).
Deni menambahkan, bantuan keuanÂgan dari Pemkab Bogor, dialokasikan untuk infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyelenggaran pemilihan kepala desa, operasional beras rakyat sejahtera (rastra) serta bagi hasil persampahan.
“Khusus bagi hasil persampahan yang di Galuga, masih menunggu kesepekatan antaÂra Pemkan dan Pemkot Bogor. Dikelolanya memang di DKP, tapi perbupnya ada di kita. Jadi menunggu MoU dulu, berapa bagi hasilnya dengan desa,†tambahnya.
Setiap tahun, kata dia, ada pemasukan ke Kabupaten Bogor dari aktivitas perÂsampahan di Galuga, termasuk retribusi ke warga. Jumlah pemasukan itu kemudiÂan dibagi ke pemerintah daerah dan desa sesuai kesepakaan Kota dan Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor, Nurhayanti pun masih menunggu hasil kajian tim teknis mengeÂnai mana tuntutan warga yang akan dipÂrioritaskan.
“Memang musti ada payung hukumnÂya. Makanya saya juga masih menunggu hasil kajian tim teknis,†katanya.
Sebelumnya, ia mengungkapkan, telÂah melakukan beberapa tindakan seperti sarana prasarana kolam leacheate untuk mengawasi dan memfasilitasi proses izin pengolahan limbah cair dari TPSA yang berdiri sejak 2002 lalu itu.
“Ada juga perbaikan dan pemeliharaan jalan sepanjang 250 meter. Pembuatan sumur bor lengkap dengan jaringan disÂtribusi sepanjang 1 kilometer dan empat buah tangki penampung air PDAM di tiga desa itu. Kota dan Kabupaten Bogor terus berupaya untuk meningkatkannya,†kata Yanti.
Selain itu, sektor kesehatan juga jadi perhatian. Pemerintah Bumi Tegar BeriÂman terus berupaya mendirikan puskesÂmas yang cukup strategis untuk menÂcakup tiga desa tersebut.
“BPJS pun akan terus disosialisasikan. Karena kita harus pikirkan betul pelayÂanan kesehatan disana,†katanya.
Untuk memenuhi tuntutan warga, Pemkab/Pemkot Bogor akan menuÂrunkan tim teknis untuk menilai mana permintaan mereka yang harus menjadi prioritas. “Harus dong ada skala prioriÂtasnya,†tukas Yanti. (*)
