Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurun Utang Indonesia Membengkak Rp 45,48 Triliun

Yuska Apitya

[email protected]

        DEPUTI Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara memproyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV 2016 bisa mendekati lima persen. Tetapi, angka tersebut tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal III yang mencapai 5,02 persen.

        Mirza mengungkapkan, prediksi itu juga lebih rendah jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,04 persen. “Menurut BI, angka sebenarnya bisa mendekati 5 persen, mungkin 4,97 persen tapi lebih baik kita tunggu saja, harusnya kuartal IV siklusnya lebih baik dari pada kuartal III,” ujar Mirza di kantornya, Jumat (23/12).

        Dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I, II, dan III masing-masing sebesar 4,91 persen, 5,18 persen, dan 5,02 persen, maka pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi ada di kisaran 5 persen. Angka itu sesuai dengan perkiraan pemerintah seperti disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Mirza, geliat ekonomi domestik selama kuartal IV masih bisa terjaga, meski volatilitas terjadi di pasar keuangan pasca hasil Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dan keputusan The Fed.
Kondisi yang stabil tersebut, lanjutnya, membuat para investor cenderung percaya diri dalam merencakan ekspansi bisnis di tahun depan. “Momentum perbaikan terus, pasar keuangan relatif stabil setelah Trump effect. Tidak ada volatilitas terlalu keras, pasar keuangan normal-normal saja, artinya para pebisnis juga bisa melakukan proyeksi usaha dan kemudian mengambil kredit untuk usaha tahun depan,” terangnya.
Optimisme tersebut, mendorong bank sentral berani memasang target pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5-5,4 persen. Dengan prediksi pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12 persen.

        Sementara, utang pemerintah Indonesia hingga akhir November tercatat sebesr Rp 3.485,36 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 45,48 triliun dibandingkan akhir Oktober 2016 Rp 3.439,78 triliun.
Mirza mengatakan, rasio utang pemerintah saat ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam kategori aman masih di bawah 30% terhadap PDB, yaitu 28% terhadap PDB.Berbeda jauh dengan rasio utang Jepang dan Amerika Serikat (AS) yang masing-masing sebesar 200% dan 60% terhadap PDB. “Kalau pemerintah kan utang luar negeri dan utang domestik kan tidak lebih dari 30 % PDB, sekitar 28 persen PDB. Bandingkan Jepang 200% PDB, amerika di atas 60% PDB,” kata Mirza di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).
“Indonesia kalau utang pemerintah dalam negeri dan luar negeri jumlah itu tidak lebih dari 30% itu suatu yang sehat,” tambah Mirza.
BI juga telah mewajibkan hedging atau lindung nilai terhadap utang pemerintah yang menggunakan valuta asing. Sehingga utang pemerintah dalam bentuk valas bisa lebih terkendali di tengah gejolak nilai tukar. “Utang luar negeri swasta memang sempat meningkat periode 2009-2014, tapi kemudian berhasil dikendalikan dengan aturan BI terkait hedging,” ujar Mirza.

        Terpisah, Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri menyatakan perekonomian Indonesia kini menghadapi tantangan yang berat karena tekanan dari luar maupun dalam negeri. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi hanya bisa dicapai dengan banyak menarik modal asing.
“Kini globalisasi meredup. Justru negara-negara kampiun liberalisasi ekonomi menjadi simbol deglobalisasi. Integrasi perekonomian global dihadang oleh gejala fragmentasi,” tulis Faisal dalam situs pribadinya, Kamis (22/12).
Ia menjelaskan, gejala makin terlihat ketika Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, sesumbar akan membatalkan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pada hari pertama menjabat sebagai presiden.
Trump pun akan meninjau perjanjian North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang beranggotakan tiga negara (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko). Bahkan, Donald Trump berencana membangun tembok pemisah di perbatasan dengan Meksiko.
Sementara, rakyat Inggris telah menentukan pilihan lewat Referendum 23 Juni 2016 untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Semakin banyak pula negara Uni Eropa yang menolak gelombang pengungsi akibat perang saudara tak berkesudahan di Timur Tengah. “Kemunculan populisme yang meluas di Eropa. Fenomena ini dijumpai mulai Swedia yang sangat makmur hingga Yunani yang sedang dilanda krisis ekonomi parah,” imbuh Faisal.
Faisal menjelaskan, salah satu pengertian yang lebih umum tentang populism adalah kecurigaan dan permusuhan terhadap elit, politik mainstream, dan lembaga-lembaga mapan. Populisme melihat dirinya berbicara untuk orang “biasa” yang dilupakan atau tersingkirkan dan sering memandang dirinya sebagai suara patriotisme sejati. “Kajian International Monetary Fund (IMF) menunjukkan pada dasawarsa 1990-an, 1 persen pertumbuhan global meningkatkan volume perdagangan sebesar 2,5 persen, sedangkan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan yang sama hanya meningkatkan perdagangan sebesar 0,7 persen,” ungkapnya.
Faisal menyatakan, tekanan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta praktek kapitalisme kroni yang semakin marak menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan memburuk.  “Satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Kondisi demikian tak boleh dibiarkan karena menjadi benih-benih subur kemunculan radikalisme yang mengancam harmoni sosial dan kerawanan politik,” katanya.
Sementara, pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian sudah empat tahun tumbuh rendah, tak pernah menembus 7 persen, bahkan lebih kerap di bawah 5 persen. Itu pun, dalam lima tahun terakhir, sebagian besar (74 persen) dalam bentuk bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya 11 persen.
Ia juga menggarisbawahi, belanja pemerintah yang terlalu agresif seraya penerimaan pajak tak bisa dipaksakan naik tinggi membuat defisit APBN meningkat hingga mendekati 3 persen PDB, sehingga utang pemerintah pun mau tak mau menggelembung. “Konsekuensi logisnya, dana masyarakat semakin banyak yang berpindah dari perbankan ke kas pemerintah, yang pada gilirannya membuat perbankan tidak bisa memacu penyaluran kredit. Akibatnya terjadi crowding out sehingga menekan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Faisal mengungkapkan, mau tidak mau, jika hendak memaksakan pertumbuhan lebih tinggi, maka pemerintah harus mengundang lebih banyak modal asing. “Di tengah perekonomian dunia yang serba tidak menentu, stabilitas makroekonomi menjadi taruhannya, apalagi kebanyakan modal asing yang masuk adalah portofolio yang gampang masuk tetapi juga gampang keluar,” tandasnya.(*)