CIBINONG TODAY – Meski berhasil duduk di kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, namun PKS dan Golkar tak mendapatkan jatah ketua komisi.
Dalam rapat paripurna Alat Kelangkapan Dewan (AKD) yang dilaksanakan pada Kamis (3/10) malam, Golkar hanya mendapatkan jatah wakil ketua di komisi. Seperti Aan Triana Al Munarom Wakil Ketua Komisi II dan Ridwan Muhibi Wakil Ketua Komisi IV.
Sedangkan untuk PKS, mereka hanya mendapatkan jatah kursi sekretaris. Seperti Fikri Hudi Oktiarwan, Sekretaris Komisi II dan Dedi Aroza, Sekretaris Komisi IV.
Penempatan-penempatan ini ditenggarai sebagai salah satu penyebab kenapa rapat paripurna berjalan alot hingga tujuh jam lamanya.
Namun hal ini dibantah Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Menurutnya, dalam rapat paripurna tersebut semua partai sudah terakomodir dan satu suara.
“Sebenarnya tidak alot. Hanya kita koordinasi terus untuk menempatkan komposisi yang tepat saja. Karena setiap fraksi mengajukan orang-orang terbaiknya untuk AKD,†kata Rudy, Jumat (4/10/2019).
Sementara, untuk meredam partai lain khsusunya partai pemenang dalam Pilkada yang kini beberapa anggotanya menduduki kursi pimpinan di DPRD diredam dengan penempatan kursi strategis lain.
Misal Fraksi PKS. Meski tidak mendapatkan jatah kursi ketua komisi, PKS mendapatkan jatah Ketua Badan Kehormatan DPRD (BKD) yakni Atma.
“Saya sudah katakan bahwa semua fraksi akan diakomodir dan tidak ada yang ditinggalkan karena semua dari 7 fraksi sepakat untuk membangun Bogor bersama-sama,†jelas Rudy.
