PNS Dilarang Minum Air Kemasan Plastik

BOGOR, TODAY — Kota Bogor memulai sosialisasi penerapan plastik berbayar untuk mengu­rangi limbah sampah yang sulit terurai. Walikota Bogor Bima Arya menginstruksikan agar di Balaikota Bogor tidak ada lagi botol kemasan air mineral.

Intruksi tersebut Bima sam­paikan termasuk juga dalam ke­sempatan rapat dinas. “Masing- masing membawa botol atau tempat air minum dan mengisinya di sumber air PDAM yang tersedia di Balaikota,” kata Bima, Minggu (21/2/2016).

Menurut Bima, hal tersebut meru­pakan salah satu upaya untuk mengu­rangi volume sampah plastik di Kota Bogor. Gerakan tersebut akan disebar ke warga masyarakat mulai dari pela­jar SMP dan SMA melalui ibu-ibu PKK. “Kita lakukan ini supaya mengurangi sampah plastik dari sumbernya,” tutur Bima.

Terhitung mulai Senin(22/2/2016), kantong plastik berbayar senilai Rp 200. “Bagi yang akan berbelanja ke mini market silahkan pilih, mau bawa kantong sendiri yang ramah lingkun­gan atau beli kantong plastik seharga 200 rupiah,” jelas Bima.

Politikus PAN itu menambahkan, gerakan tersebut bukan meminta un­tuk membeli kantong plastik tetapi mengurangi sampah plastik. Tak hanya itu, Bima juga memerintahkan Pemkot Bogor terus menambah bank sampah yang sekarang jumlahnya sudah men­capai 41 dan akan menuju 68. Bima ber­pendapat, melalui hal tersebut maka warga bisa diedukasi bagaimana cara mengolah sampah.

Bima berharap, berbagai upaya yang dilakukan bisa membuat Bogor meraih kembali Piala Adipura. Ia men­egaskan, sampah tidak bisa ditangani oleh pemerintah tanpa dukungan ma­syarakat.

Bima juga berharap keputusan itu dilihat sebagai langkah maju buat menekan volume penggunaan kantong plastik. Pemkot Bogor, lanjut dia, juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan plastik berbayar di ritel-ritel dalam satu bulan mendatang, dan eval­uasi berikutnya akan dilakukan dua bulan ke depan. Tidak menutup ke­mungkinan Pemkot Bogor menaikkan atau justru menggratiskan kembali kan­tong plastik. “Jika dalam evaluasi kami tidak menemukan dampak signifikan dari penerapan kebijaksanaan plastik berbayar, tidak menutup kemungkinan akan dinaikkan, atau bisa juga digratis­kan kembali bila pencapaiannya berha­sil,” ujar Bima.

Sementara itu, Ketua Umum Aso­siasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprin­do), Roy Madey, menyebutkan, peritel akan membantu pemerintah mensosia­lisasikan terlebih dahulu, dan memberi pemahaman masyarakat melalui berb­agai media, serta melakukan pemasan­gan poster di toko supaya konsumen mengerti dampak negatif limbah plas­tik bagi lingkungan.

“Jika implementasi kebijakan di daerah lebih dari Rp 200 per kantong plastik, dikhawatirkan dapat membuat tren belanja konsumen ke ritel mod­ern menurun. Pemerintah juga harus melindungi semua sektor industri agar bisa tumbuh, termasuk sektor ritel be­rada di hilir dan merupakan industri padat karya,” kata Roy.

Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mencanangkan uji coba kantong plas­tik berbayar mulai Minggu, 21 Febru­ari 2016. “Akan ada evaluasi sebelum diterapkan pada Juni,” katanya dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasion­al dalam car-free day di Bundaran HI, Jakarta, kemarin.

Supaya intens, kata Siti, evaluasi ha­rus dilakukan sebulan sekali dan menu­runkan petugas, termasuk petugas in­dependen. Menurut Siti, dari uji coba ini, aspeknya akan keluar segala hal, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan.

Direktur Pengelolaan Sampah Ke­menterian LHK Sudirman mengatakan uji coba ini berlaku sejak pukul 07.30 WIB. Pemerintah menargetkan tahun ini kantong plastik berbayar sudah di­gerakkan sedikitnya oleh 23 kota. Uji coba juga diterapkan di 23 kota itu. “Tapi mungkin ada yang belum siap.”

Kota-kota tersebut antara lain Ja­karta, Bogor, Bandung, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Tangerang, De­pok, Bekasi, Banda Aceh, Jayapura, dan Ambon. Sudirman mengatakan belum semua peretail menerapkan kantong plastik berbayar. Termasuk belum diterapkan di pasar tradisional. “Bertahap,” ujarnya. “Kami uji coba untuk produk-produk supermarket menengah ke atas,” tuturnya. Misal­nya Alfamart dan Giant. Peretail yang melakukan uji coba itu 32 ribu perusa­haan di bawah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Kementerian LHK menargetkan program ini dapat menurunkan mini­mal 50 persen sampah plastik. Ia beru­jar total sampah di Indonesia 64 juta ton per tahun, 14 persen di antaranya plastik. “Dengan gerakan ini, minimal 50 persen berkurang,” ucapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat, saat berbelanja, membawa tas belanja sendiri. “Supaya plastik yang tidak ra­mah lingkungan dan sulit terurai oleh alam bisa dikurangi.”

Harga kantong plastik di Bogor ternyata berbeda dengan yang diterap­kan di DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut­kan harga satu kantong plastik di Ibu Kota sebesar Rp 5.000 berlaku mulai Minggu(21/2/2016). “Uji coba selama empat bulan, nanti kami evaluasi lagi,” tuturnya.

Harga plastik untuk berbelanja yang mahal ini, kata Djarot, ditetapkan agar masyarakat tidak menyepelekan pen­gelolaan sampah. Ia takut, jika harga kantong plastik murah, masyarakat ma­sih mau membelinya. “Makanya saya tawarkan Rp 5.000. Kalau tidak mau, ya harus bawa kantong sendiri,” katanya.

Harga itu berlaku untuk semua je­nis kantong plastik. Nantinya, uang ha­sil pembelian kantong plastik itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Say­ang, Djarot tak menjelaskan bagaimana mekanisme pengembalian uang hasil pembelian kantong plastik kepada ma­syarakat tersebut.

Yang jelas, kata Djarot, pihaknya telah menyampaikan hal ini kepa­da pengusaha retail. Pertimbangan pemerintah mewajibkan sampah plas­tik berbayar seperti sekarang adalah sampah tersebut sudah terlalu banyak dan membebani lingkungan dalam 500 tahun ke depan. “Nanti secara berta­hap saya sampaikan ke pasar tradis­ional,” tandasnya. (Yuska Apitya Aji)