PNS Dilarang Sentuh Parcel

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serius mencegah praktik suap berkedok parcel Lebaran. Dengan menggandeng KPK, Kementerian PAN-RB bakal menindak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima parcel atau hadiah bonus Lebaran dari swasta atau pengusaha.

RISHAD NOVIANSYAH|YUSKA APITYA
[email protected]

MenPAN-RB, Yuddy Chris­nandi, secara tegas melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) menerima ragam bentuk hadiah serta bingkisan berupa parcel berkai­tan Idul Fitri 2016. Instruksi tersebut harus dipatuhi para PNS di segala penjuru nu­santara. “Sudah ada imbauan untuk ti­dak menerima hadiah. Ya termasuk itu (parsel). Imbauan tersebut berlaku bagi se­luruh PNS,” ujar Yuddy.

Pernyataan tersebut disampaikan Yuddy usai mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK) yang menjadi pembicara Inspirasi Ramadan (Irama) di Masjid Salman, Jalan Ganeca, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/6/2016).

Yuddy mewanti-wanti agar PNS dan penyelenggara negara memberikan contoh baik dengan cara menghindari gratifikasi. Gratifikasi bisa berbentuk uang, bingkisan, parcel, fasilitas atau berupa pemberian lain, yang ber­hubungan dengan jabatan dan berla­wanan dengan kewajiban atau tugas­nya.

“Jadi diimbau untuk tidak mener­ima hadiah, apalagi uang. Karena kan pemerintah sudah memberikan per­hatian dengan memberikan THR ke­pada seluruh PNS,” tutur Yuddy.

Yuddy juga berjanji menindak tegas oknum aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti menerima aneka hadiah dan parsel berkaitan Idul Fitri 2016. Yuddy mengingatkan agar seluruh PNS menolak segala bentuk praktik gratifikasi.

“Jadi diimbau kepada semua PNS untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun, terlebih lagi mereka yang terkait dengan pekerjaannya. Apalagi jika bentuknya uang. Jika ke­tahuan, bisa dipecat dan akan kami limpahkan ke KPK,” ujar Yuddy.

Yuddy menegaskan, pemerintah selama ini sudah memerhatikan per­baikan kesejahteraan para PNS di seg­ala penjuru nusantara dengan pembe­rian tunjangan hari raya (THR). Maka itu, sambung dia, sepatutnya pegawai negeri memegang teguh komitmen menolak aneka hadiah dan uang dari pihak manapun.

Yuddy mengingatkan rambu-ram­bu yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2010 tentang Disiplin PNS. Menurut dia, hukuman paling berat yang diterima PNS ialah terbukti menerima gratifikasi di atas Rp 100 juta. “Kalau nilainya di bawah itu (Rp 100 juta) kan sanksi etis atau sanksi moral,” ujar Yuddy.

Mengiyakan edaran ini, Apara­tur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kota Bandung dila­rang menerima bingkisan atau parsel dalam bentuk apapun saat hari raya Idul Fitri 2016. Demikian ditegaskan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Larangan menerima parsel, sam­bung pria yang akrab disapa Emil ini, mengacu kepada imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isi imbauan itu antara lain tidak boleh menerima parsel dari rekan kerja maupun pengusaha yang nilainya berupa barang atau uang sebagai ben­tuk ucapan terima kasih.