JAKARTA, TODAY—PenyidiÂkan kasus peredaran vaksin palsu memang masih berjaÂlan. Namun, Kementerian KeÂsehatan (Kemenkes) tak mau kebobolan lagi. Posko pengadÂuan dan vaksin ulang pun diÂbuka di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, ada pelayanan call center KeÂmenkes 1500567.
“Untuk penanganan secara medis dan komunikasi ini diÂlakukan sambil berjalan simulÂtan dengan aspek kesehatan. Kita sudah membuka call cenÂter serta posko pengaduan di wilayah DKI, Jabar, dan BantÂen,†ujar Ketua Satgas penangÂgulangan vaksin palsu, Maura Linda Sitanggang, dalam disÂkusi penanganan vaksin palsu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).
“Masyarakat silakan berÂtanya (posko pengaduan). Kami juga satgas mau meyaÂkinkan bawah dari hal-hal ini imunisasi adalah wajib,†sambungnya.
Linda mengatakan masyarakat juga bisa melakukan pengaduan di call center Halo Kemenkes di 1500567. “Posko ini tidak hanya untuk korban vaksin palsu, tetaÂpi masyarakat yang juga belum melakukan vaksin dan ragu bisa bertanya di posko ini,†imbuh linda.Sementara itu, Ikatan Dokter InÂdonesia (IDI) membuat penyataan maaf terkait kegaduhan vaksin palsu belakangan ini, terlebih denÂgan adanya oknum dokter yang dijadikan tersangka. Pihaknya juga berjanji melakukan intropekÂsi terhadap internal kedokteran.“Kita telah mempunyai kesepakaÂtan pribadi masing-masing. Saya ketua Umum IDI dari IDAI dan negara. Negara dalam hal ini biÂdang eksekutif dan legislatif harus meminta maaf kepada masyarakat atas musibah yang terjadi,†kata Ketua Umum IDI Prof Dr Ilham Oetomo Marsis SpOG dalam diskusi vaksin palsu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016)
Ilham mengatakan, hal ini haÂrus jadi pelajaran penting untuk ke depannya. Dia juga meminta pemerintah memperbaiki pola pengawasan terhadap jalur distriÂbusi obat-obatan dan vaksin. “Kami ingat pesan Jokowi terjadi musibah ini itu harus mengungkapan suatu pelajaran kita bersama dan wajib melakukan intropeksi intropeksi bukan hanya kami PB IDI, tetapi juga negara juga harus intropeksi,†paparnya.
