CIBUBUR TODAY- Presiden Joko Widodo menyatakan bakal turun tangan langsung apabila PT Freeport Indonesia sulit diajak berunding dan bekerja sama dengan pemerintah. Jokowi menekankan, pemerintah selama ini mencarikan solusi yang baik bagi kedua pihak.
“Karena ini urusan bisnis, saya serahkan kepada menteri. Tapi kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” kata Jokowi di Cibubur, Kamis (23/2/2017).
Hubungan pemerintah dan Freeport menghangat sejak dibuat aturan perusahaan yang ingin tetap mengekspor mineral harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK). Freeport keberatan dengan hal itu. Poin lain yang dipermasalahkan Freeport adalah kewajiban pemegang IUPK untu divestasi hingga 51 persen. Aturan ini menyebabkan kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka. Dua hal tersebut setidaknya disebut-sebut menjadi dasar rencana anak perusahaan Freeport McMoran Inc. menggugat pemerintah ke peradilan internasional atau arbitrase. Jokowi pun belum mau menanggapi wacana gugatan Freeport. Ia mengatakan, masih memberikan kewenangan kepada menteri terkait untuk menangani hal itu. Termasuk kemungkinan tak memperpanjang kontrak, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
