PROYEK LRT RAWAN KORUPSI

PROYEK pembangunan prasarana kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) ditargetkan rampung Desember 2018. Bersamaan dengan kontrak tersebut, PT Adhi Karya Tbk, kontraktor LRT, merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah gratifikasi dan praktik korupsi lainnya.

RIZKY DEWANTARA|YUSKA APITYA
[email protected]

Bentuk kerja samanya membangun agar sistem di Adhi Karya misalnya pengadaan barang jasa, keterlibatan nanti di dalam tender segala macam, betul-betul mengikuti kaidah sesuai dengan prinsip,” kata Komisaris Utama PT Adhi Karya, Fadjroel Rachman, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Penjajakan kerja sama ini tak luput dari pesan Presiden Joko Widodo kepada Fadjroel untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih dan baik selain mengupayakan keuntungan perusahaan.

Fadjroel mengatakan, praktik ko­rupsi dapat terjadi dalam pelaksanaan proyek LRT yang menerima kucuran penyertaan modal negara senilai Rp 1,4 triliun dan right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu dari Bursa Efek In­donesia sebanyak Rp1,37 triliun.

“Jadi, dengan modal Rp2,77 triliun kami diminta pemerintah menyelesaikan LRT di Jabodetabek dan diserahkan pal­ing lambat 6 Desember 2018. Tugas saya di sana bersih-bersih dan menyelesaikan LRT,” kata Fadjroel.

LRT rencananya terintegrasi di Jabo­detabek sepanjang 125,1 kilometer. Den­gan cakupan yang jauh, moda transpor­tasi massal yang ramah lingkungan ini diharapkan bisa membantu mengurangi kemacetan Jakarta dan sekitarnya.

Deteksi Dini

Fadjroel menambahkan, akan men­goptimalkan kinerja Komite Audit dan Komite Risiko. “Ini yang mau dibicara­kan dengan Pak Johan (Pelaksana Tugas Pimpinan KPK) gimana caranya supaya pencegahan itu lebih utama. Kami ha­rap ada deteksi dini di Adhi Karya,” ujarnya.

Fadjroel menyadari Adhi Karya ker­ap diidentikkan dengan praktik rasuah setelah proyek Pusat Pendidikan Pela­tihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, mencuat ke permukaan. “Ini agar kami tidak terlibat problem seperti dulu. Saya masuk supa­ya menjalankan program sehat, bersih. LRT nilainya besar dan itu uang negara, rakyat. Harus dijaga,” ucapnya.

Ketika ditanya soal jaminan agar Adhi Karya tak main tender seperti proyek Hambalang, Fadjroel menekankan ke sistem pencegahan. “Tampaknya efek jera tidak bisa, meski sudah ada Akil (Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Kon­stitusi) yang dipenjara seumur hidup, efek jera tidak ada. Makanya saya kuat­kan sistemnya pencegahan baik terha­dap gratifikasi sama korupsi,” ucapnya.

Rp5 Miliar untuk Pembebasan

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengupayakan Tanah Baru sebagai lo­kasi pembangunan stasiun proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail tran­sit/LRT) di Kota Bogor.

Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan jalur LRT dari Jakarta hingga Kota Bogor. Stasiun LRT di Kota Bogor semula direncanakan di daerah Terminal Baranangsiang.

Akan tetapi, Walikota Bogor ingin mengembangkan daerah Tanah Baru sehingga mendorong pembangunan sta­siun LRT di kawasan ini. “Sesuai Keppres Nomer 20 Tahun 2015, Baranangsiang itu ditetapkan sebagai ujung LRT. Kami men­gupayakan agar digeser ke Tanah Baru,” kata Bima Arya, Jumat (13/11/2015).

Upaya pengalihan daerah pembangu­nan Stasiun LRT dari Baranangsiang ke Tanah Baru, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan kebangkitan yang akan terjadi. “Kebangkitan di sana akan luar biasa. Bayangkan saja, semua yang dari Jakarta akan berkumpul di situ,” sambungnya.

Pemerintah Kota Bogor tahun ini menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk mendukung pembebasan lahan di dae­rah Tanah Baru. Pembebasan lahan ini diharapkan dapat mendukung kelan­caran pembangunan stasiun LRT. “Seb­agai stimulus awal, pembebasan lahan Rp 5 miliar. Lokasinya, pas abis Sentul belok kiri,” kata Bima.

Untuk menunjang pembangunan LRT di Tanah Baru, Pemkot Bogor juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang. “Kita lihat modifikasi BTOP, apakah nanti bisa ada monorel atau bus massal dari Tanah Baru,” kata dia.

Pemkot Bogor juga mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan jalan underpass. “Untuk existing, kita harus pakai underpass, dan itu kita dapat bantuan. Kita usulkan ke pusat sekitar Rp 38 miliar, mudah-muda­han 2016 ini disetujui,” kata dia.

Pemerintah menargetkan pemban­gunan jaringan LRT hingga Kota Bogor selesai pada Oktober 2018. Koridor Cibu­bur-Bogor merupakan satu dari enam jalur LRT yang akan dibangun.

Koridor Cibubur-Bogor sepanjang 30-31 kilometer didukung empat stasiun, yakni Cibinong, Sentul Sirkuit, Sentul City, dan Baranangsiang. Untuk men­goperasikan LRT di lintas Cibubur-Bogor dibutuhkan depo kereta untuk parkir dan perawatan kereta LRT.

Kepala Divisi Konstruksi Sipil dan Trackworks LRT Adhi Karya Agus Kari­anto seusai rapat koordinasi pembangu­nan LRT di Balai Kota Bogor, awal pekan ini mengatakan, rel LRT akan melayang sampai ke Bogor dengan memanfaatkan lahan Jalan Tol Jagorawi.

Selain rel, diperlukan prasarana penunjang, yakni depo untuk perbaikan dan parkir kereta. Kemungkinan, jumlah LRT yang akan beroperasi di lintas Jabo­detabek mencapai 70 rangkaian.

Untuk itu, menurut rencana depo besar guna perbaikan akan dibangun di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Depo besar memerlukan lahan sampai 6 hektar un­tuk menampung 30-40 rangkaian LRT. Depo lebih kecil akan dibangun di Cibu­bur, Cimanggis, Depok, atau Tanah Baru, Kota Bogor.

Pembangunan jaringan LRT diharap­kan mengurangi beban lalu lintas mobil pribadi ke Ibu Kota melalui Jalan Tol Jagorawi atau pemakaian sepeda motor lewat jalan raya. Selain itu, LRT juga di­harapkan dapat memecah beban layan­an KRL Commuter Line dari Stasiun Bo­gor yang setiap hari memberangkatkan sekitar 100.000 penumpang.

Menurut Satuan Lalu Lintas Kepoli­sian Resor Bogor Kota, kepadatan lalu lintas sudah memprihatinkan. Di Kota Bogor yang berpenduduk 1,1 juta jiwa terdata 231.000 sepeda motor, 9.000 an­gkutan kota, 58.000 mobil penumpang, dan 12.000 mobil barang. (*)