Bobroknya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor yang menjadi program prioritas seperti proyek pembangunan jalan Regional Ring Road (R3) Seksi 3, membuat geram Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Bima Arya akan memanggil seluÂruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait maÂsalah pembangunan di Kota BoÂgor. “Ini saya baru mau rapat, saya mau minta laporan semua pembangunan di Kota Bogor, serapan di angka berapa dan dimana persoalan yang mengÂgangu pembangunan di Kota Bogor,†kata Walikota Bogor, saat ditemui di Grenn Room, Balkot Bogor, kemarin.
Politikus PAN itu, juga menÂegaskan, terkait proyek R3 seksi 3 dikerjakan kontraktor PT. Idee Murni Pratama (IMP) yang baru mencapai 45 persen dalam pembangunan fisik dan sudah mendekati batas wakÂtu yang ditentukan, menjadi perhatian khusus pihaknya. Ia membeberkan, kerap terÂjadinya proyek-proyek yang mangkrak, harus segera dibeÂnahi pada semua sektor demi suksesnya pembangunan di Kota Bogor.
“Semua harus dikoreksi, seperti bagian perencanaan harus lebih matang lagi dalam bertindak. Bagian kinerja dari SKPD yang kurang gigih, sekaÂrang akan saya evaluasi semua bagian,†akunya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun BOGOR TODAY, proyek R3 seksi 3 dikerjakan konÂtraktor PT. Idee Murni Pratama (IMP). Proyek berpagu Rp 21,7 miliar, tersebut dipastikan tidak tercapai sesuai batas waktu yang telah ditentukan pada 24 DeÂsember 2015. Lantaran capaian pembangunan fisik yang dilakuÂkan PT IMP baru 45 persen.
Terpisah, Pengamat Jasa Konstruksi dan Pemban-gunan (FJKP) Bogor, Thoriq Nasution mengatakan, deadline proyek R3 tidak mungkin tercapai, dinas harus terus mengawasi proyek ini. Tidak hanya Dinas Bina Marga saja yang perlu menjadi perhatian, tapi konsultan pengawas perlu diawasi juga, dari swasta maupun SKPD terkait, untuk memberi masukan kepada PT Ide Murni Pratama. “Selama masih dalam proses pengerjaan hingga wakÂtu yang ditentukan, belum ada sanksi yang dijatuhkan. Namun jika sudah jatuh tempo proyek belum selesai akan ada sanksi yang harus diberikan kepada kontraktor,†jelasnya.
Toriq juga menegaskan, banyak yang perlu diawasi dalam proyek R3 ini, seperti konsultan pengawas, mereka itu dibayar dalam proyek ini. Ia menambahkan, Unit LayÂanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor, juga perlu dipertanÂyakan. “kenapa ULP Kota BoÂgor meloloskan PT Idee Murni Pratama, harusnya ULP kota Bogor melihat track record kontraktor tersebut. SepenÂgatahuan saya PT Idee Murni Pratama itu sedang tersandÂung hukum walaupun bukan di Bogor,†tandasnya.
