CIBINONG TODAY – Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP RI) kembali menyerukan suaranya di depan kantor PT Sayaga Wisata Kabupaten Bogor sebagai bentuk kekecewaan terhadap BUMD pariwisata.

Sama dengan aksi sebelumnya, Garuda KPP RI mendesak bupati Bogor agar menggantikan direksi perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, karena dianggap gagal dalam menjalankan bisnis dan dinilai hanya menghambur – hamburkan uang negara.

“Sudah 4 tahun PT Sayaga berdiri dan telah menghamburkan uang rakyat senilai Rp 79 miliar, hingga saat ini PT Sayaga Wisata belum mampu mendapat keuntungan dan menyumbang PAD kepada Pemkab Bogor,” teriak orator aksi, Selasa (17/4/2018).

Demonstran pun menyoroti pembangunan Hotel Sayaga yang berjalan ditempat dan bisa dipastikan tidak akan rampung sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. “Pembangunan hotel itu ditargetkan selesai Agustus 2018 mendatang, namun fakta di lapangan pembangunan belum sampai 20 persen, kami menduga ada kejanggalan yang serius dalam proyek hotel itu,” katanya.

Dengan berbagai persoalan di tubuh PT Sayaga Wisata yang semakin kronis, bupati Bogor harus mengambil langkah tegas dan menggunakan hak progratifnya untuk mengganti direksi yang mengerti dan mampu menjalankan bisnis wisata di Bogor. “Kami minta bupati copot dirut Sayaga,” tegasnya.

Selain itu pihanya juga meminta Bupati dan Sekda agar transparansi kepada rakyat terkait dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari Pemkab Bogor ke perusahaan plat merah tersebut. Garuda KPP RI juga meminta adanya transparansi soal Memorandum of  Understanding (MoU) antara Kejari dan PT Sayaga Wisata. “Kami minta Polisi dan Kejari menyelidiki aliran dana sebesar Rp79 miliar di Sayaga,” pintanya.

Terpisah, Dirut PT Sayaga Wisata Supriyadi Jufri mengaku, dirinya sangat menghargai aspirasi temen-temen yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dipimpinnya.

Hanya kan begini sambung dia, informasi itu harus seimbang, sebenarnya dirinya sudah meminta berkali-kali untuk audiensi dengan mereka (demonstran-red), dan dia bersedia untuk jelaskan secara detil, apa yang terjadi dengan dana PMP, bagaimana pertanggungjawabannya dan untuk apa saja.

“Yang dipertanyakan kan transparansi PMP, saya rasa sayaga sudah transparan, bahkan saking transparannya banyak sekali tim yang dimasukan dalam projek saya, dari Kejari, BPKP, tim ahli tata bangunan Kabupaten Bogor juga inspektorat. Kasar saya begini, tender aja kami serahkan ke orang lain supaya sayaga ini berjalan sesuai aturan, karena niatnya pengen transparan. Padahal hampir banyak BUMD melakukan tender sendiri,” ujarnya.

Menyikapi soal penyertaan aset berupa tanah yang dituding tanpa perda, menurutnya tudingan tersebut salah kaprah karena perdanya sudah jelas ada.

“Siapa bilang tanpa perda, karena konteknya kan begini penyertaan modal itu berupa uang sebesar Rp75 miliar, maka jika Pemda akan memberikan berupa aset maka tanah itu diperhitungkan dan telah dihitung melalui appraisal, sehingga tidak lagi memerlukan Perda,” jelasnya.

“Jadi Saya membantah bahwa terjadi tidak transparansi, gak usah begitulah, jika LSM khawatir terhadap penyelewengan, maka saya lebih khawatir lagi karena karier saya tidak hanya disini dan harus dijaga kedepan. Awalnya memang saya pikir bisnis segala yang menguntungkan ambil, tapi saya tidak karena lebih perhatikan administrasi,” tandasnya. (Iman R Hakim)