BOGOR, Today – Setelah men­dapat gelontoran dana dari Pemerintah Kabupaten Bogor, pembahasan rencana bisnis PT Sayaga Wisata yang diagenda­kan awal tahun ini, belum juga dilaksanakan meski Januari 2016 berakhir sebentar lagi.

Sekretaris Daerah (Sek­da) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar yang bertindak se­bagai pemegang saham pun belum bisa memastikan Ra­pat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sayaga Wisata bakal digelar. Ia justru melemparnya ke Asisten Ekonomi dan Pem­bangunan, Benny Delyuzar. “Soal itu, tanya Asisten Ek­bang ya,” singkat Adang, Min­ggu (24/1/2016).

Terpisah, Benny De­lyuzar sendiri mengakui belum ada pembahasan terkait RUPS tersebut. “Belum ada rencana pemba­hasan RUPS dalam waktu dekat. Kalau ada, nanti pasti kami info­kan,” ujar Benny saat dihubungi.

BACA JUGA :  Kordinatoriat PWI Bogor Timur dan PWI Kabupaten Bogor Gelar Santunan Yatim

Komisaris PT Sayaga, Rah­mat Sujana pun pun idem ditto. Namun, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sedikit memberi harapan dengan menyebutkan, jadwal RUPS sedang disusun. “Se­dang disusun agenda dan jad­wal RUPS-nya,” kata dia.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Slamet Mulyadi mengusulkan, rencana pembangunan hotel di kawasan Cibinong yang sempat digadang-gadang itu sebaiknya dikaji ulang. Ia menilai, banyak potensi alam di Bumi Tegar Beriman belum tergarap maksimal.

Tidak hanya puncak yang men­jadi potensi wisata, na­mun be­berapa wilayah Kabupaten Bogor, seperti Bogor Barat dan Bo­gor Timur sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan po­tensi wisata di masing-masing wilayah tersebut.

BACA JUGA :  Pemkab Bogor Bahas Optimalisasi Pemanfaatan Command Center 

“Dengan anggaran sebesar Rp 75 miliar tertuang dalam Perda penyertaan modal PT Sayaga Wisata, lebih baik uang tersebut dialokasikan untuk pengembangan potensi alam, bukan membangun hotel,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, Pemkab Bo­gor harus bercermin pada lesunya bisnis hotel belakan­gan ini sebelum ikut berkecim­pung dalam sektor ini. Itulah alasan anggota dari Dapil III, meminta bisnis plan memban­gun hotel dikaji ulang.

“Puncak saja, yang bisnis hotel banyak terkonsentrasi disana, beberapa diantaranya sudah mengurangi pegawai karena hunian yang menurun. Eh ini malah ada BUMD mau bikin hotel,” pungkasnya.

(Rishad Noviansyah)

============================================================
============================================================
============================================================