Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyatakan salah satu tantangan berat yang harus dihadapi adalah persoalan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,51 juta orang atau 11,13%.
Oleh : Alfian Mujani
[email protected]
Tantangan kita adalah keÂmiskinan. Ini di depan mata kita. Angka yang ada sekarang kurang lebih 11%. Tetapi dengan patokan apa. PatokanÂnya kalau USD 1 mungkin iya,†kata Jokowi di Jiexpo, Kemayoran, JakarÂta, Minggu (10/1/2016).
Bila tolak ukurnya digeser ke 2%, maka tentu jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi lebih besar. Maka perlu berbagai upaya keras dari pemerintah agar semakin menÂgurangi jumlah penduduk miskin. “Kalau patokannya USD 2 menjadi angka yang sangat berbeda sekali. Ini tantangan yang kita hadapi,†imÂbuhnya.
Seperti diketahui, garis kemiskiÂnan internasional ditentukan sebeÂsar USD 1,25 dan USD 2. Ini nantiÂnya disesuaikan dengan kondisi negara tersebut berdasarkan mata uang yang dikombinasikan denÂgan basis data pengeluaran rumah tangga.
Jokowi menambahkan, upaya unÂtuk mengurangi penduduk miskin adalah dengan meningkatkan akÂtivitas ekonomi, yang diukur dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu komponennya adalah dengan menÂdorong belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif seperti pemÂbangunan infrastruktur.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, target angka kemiskinan berkurang menjadi 9-10%. Kemudian pengangÂguran di kisaran 5,2-5,5%, gini rasio 0,39 dan indeks pembangunan maÂnusia 70,1. “Dengan berbagai upaya yang kita lakukan, kita ingin angka kemiskinan dapat diturunkan†teÂgasnya.
Kerja Siang Malam
Pada bagian lain, Jokowi juga nyatakan, pasar bebas di sektor ekoÂnomi (globalisasi) sudah mulai berÂjalan. Negara-negara besar di dunia membentuk koalisi dagang, seperti Amerika Serikat dengan Trans-PaÂcific Partnership (TPP), Uni Eropa dengan European Free Trade AssoÂciation, dan juga China.
Langkah negara besar itu dilakuÂkan untuk memperkuat posisi daÂgang. Melihat hal ini, Indonesia tak bisa lagi menghindar. Jokowi menÂgatakan, pemerintah dan pekau ekonomi dalam negeri harus bekerja keras dari pagi hingga malam untuk menghadapi itu.
“Kita nggak pro liberalisasi, ini fakta. Kompetisi persaingan sudah di depan mata. Perbaikan yang kurang dalam menghadapi persaingan harus dikejar pagi siang malam. Nggak ada cara lain,†kata Jokowi.
Ia mengaku, harus ada langkah perbaikan dan peningkatan di sekÂtor infrastruktur hingga sumber daya manusia. Untuk infrastruktur, ia mengambil contoh pembangunan bendungan dan saluran irigasi. LangÂkah ini untuk meningkatkan daya saing Indonesia di sektor pangan. “Bagaimana produk pangan kita bisa bersaing makanya disediakan bendÂungan dan irigasi. Itu kunci produk pangan kita,†jelasnya.
Pemerintah, lanjut Jokowi, akan membangun 49 bendungan baru hingga saluran irigasi pendukungÂnya dalam 5 tahun ke depan. “Saya baru resmikan Bendungan Raknamo (NTT). Kemudian di NTT ada 7 bendÂungan besar akan dibangun, tanpa bendungan maka nggak ada air di NTT dan NTB sehingga nggak bisa taÂnam padi, sorgum, kedelai, jagung,†sebutnya.
Di sektor transportasi, PemerÂintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang membangun pelabuhan raksasa, seperti Kuala Tanjung di Sumatera Utara, PelabuÂhan New Priok di Jakarta Utara, hingÂga New Makassar Port di Sulawesi Selatan. Pelabuhan dibangun untuk mendukung transportasi laut dan menurunkan ongkos logistik.
“Produk ada mau dikirim ke Jawa, pelabuhan nggak siap maka harga produk kita akan mahal dan nggak bisa bersaing. Pelabuhan adalah kuncinya, karena 2/3 (wilayah) kita adalah air,†tambahnya.
(dtc)
