BOGOR TODAY – Sejumlah wali kota dan bupati di Indonesia tidak sepakat dengan wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan pembubaran InstiÂtut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN/STPD).
“Membereskan rumah itu tidak perlu harus membongÂkarnya dan membangunnya lagi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membersihkan tapi tidak dengan membongkar,†ujar Wali Kota Bogor Bima Arya, kemarin.
Dia mengatakan, alumni IPDN atau STPDN yang sudah banyak berkarir di pemerintahan adalah bukti jika mereka semua adalah pelayan masyarakat yang handal.
Bima mengaku dalam meÂmajukan dan membangun Kota Bogor banyak dibantu oleh luÂlusan STPDN dan karenanya dia berterima kasih atas semua upaya yang dilakukan itu. “SanÂgat membantu, mereka semua adalah orang-orang yang loyal. Dalam artian loyal pada pimpiÂnan dan loyal pada rakyat. PimpiÂnan yang selalu memikirkan maÂsyarakat itu diimplementasikan oleh keahlian dari para pejabat yang lulusan STPDN ini,†katÂanya.
Hal serupa diungkapkan oleh Wali Kota Singkawang Awang Ishak yang menyatakan jika perÂnyataan yang dilontarkan oleh Ahok adalah pernyataan yang hanya ingin membuat perbedaan saja. “Saya heran juga kenapa bisa ada usulan seperti itu. AlumÂni STPDN itu banyak berbuat dan banyak membantu tugas-tugas pemerintahan karena mereka memang ahlinya,†katanya.
Awang mengatakan, setiap bidang di dunia ini ada ahlinya. Dalam menjalankan organisasi pemerintahan, membutuhkan orang-orang yang ahli dalam pelayanan administrasi dan itu dimiliki oleh lulusan STPDN.
Sedangkan untuk pelayanan kesehatan harus diurus oleh ahlinya yakni orang-orang yang memang punya latar belakang atau disiplin ilmu kesehatan seperti dokter, perawat dan biÂdan. “Yang mau saya sampaikan, semua ada ahlinya dan berikanÂlah kepercayaan kepada ahlinya itu. Untuk administrasi dan tata kelola pemerintahan harusnya memang diisi oleh yang ahli pada bidangnya dan jangan menemÂpatkan orang kesehatan seperti dokter dan lainnya,†katanya.
Sementara Bupati Lampung Utara Agung Ilmu juga memÂpunyai pandangan yang sama mengenai lulusan dari IPDN tersebut. Menurutnya, mereka harus diberdayakan dan diberiÂkan kesempatan. “Orang-orang yang menempuh pendidikan di STPDN itu semuanya terpilih melalui proses penjaringan yang ketat dan dididik dengan ilmu pemerintahan serta tata kelola administrasi,†katanya.
Agung mengaku, banyak alumni STPDN diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk melayani masyarakat. Mulai dari pelayanan tingkat kelurahan, keÂcamatan, bagian, badan maupun SKPD dijalankan oleh alumni STPDN.
(Yuska Apitya Aji)