SEBANYAK 5.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dicoret dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2016 yang disahkan pada Senin (30/11/2015) malam.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Hal itu dilakukan untuk menekan defisit antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 800 miliar.
Menurut Bupati Bogor, NurhayÂanti ada 15.000 RTLH yang diajukan, namun pada penyelasaran RAPBD, Senin (30/11/2015) siang, Badan PerÂencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupayen Bogor menÂcoret 5.000 diantaranya.
Hal ini, kata Yanti, sama dengan tidak adanya perubahan jumlah RTLH yang direhabilitasi tahun depan. “TaÂhun 2015, ajuannya 10.000 RTLH. Untuk 2016, ajuan 15.000 unit, tamÂbahannya dicoret. Jadi angka ini tetap tidak ada perubahan,†kata NurhayÂanti, Selasa (1/12/2015).
Ia menambahkan, sisa 5.000 RTLH yang dicoret ini, bisa dimasÂukkan dalam APBD Perubahan 2016 mendatang.
“Kan program RTLH tidak seÂmuanya menggunakan APBD kita, tapi ada dari provinsi, dan pemerinÂtah pusat,†kata dia.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yanwar berharap, rehabilitasi RTLH menÂjadi layak huni, harus ada andil dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bumi Tegar Beriman.
Menurutnya, RTLH merupakan salah satu program prioritas untuk mewujudkan visi kabupaten termaju.
“Makanya, peran CSR sangat penting disini untuk membantu 5.000 RTLH yang dicoret sama BapÂpeda Senin kemarin. Setidaknya, satu perusahaan bersedia untuk meÂnangani beberapa RTLH disini,†kata Politisi PPP itu.
Sementara Kepala Bappeda KabuÂpaten Bogor, Syarifah Sofiah mengungÂkapkan, sisa 5.000 RTLH diupayakan agar masuk dalam APBD Perubahan dan memanfaatkan APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan CSR perusahaan.
“Semula memang diusulkan 15.000. Tapi kan defisit. Makanya, anggarannya dipenuhi secara bertaÂhap dan akhirnya sepakat mengangÂgarkan untuk 10.000 RTLH tahun 2016,†ujar mantan Kepala BPPT ini.
Sayangnya, Syarifah enggan meÂnanggapi saat ditanya kenapa tidak mengurangi anggaran Pembinaan Teknis (Bintek) dan Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Bogor, ketimbang mengurangi jatah RTLH.
“Untuk itu mah tanya ke Dinas Pengelola Keungan dan Barang DaeÂrah (DPKBD) yah,†singkatnya.
Meski begitu, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman DTBP Kabupaten Bogor, Lita Ismu menamÂbahkan, meski jatah RTLH yang diaÂjukan tidak disetujui, alokasi dana untuk setiap unit RTLH dari APBD Kabupaten Bogor tidak berubah, yakni Rp 10 juta per unit.
“Ya tidak apa-apa, kan masih diupayakan nanti di perubahan dan provinsi. Yang pentingm alokasinya masih Rp 10 juta tiap rumah,†tanÂdasnya.
Sebelumnya, APBD 2016 KabuÂpaten Bogor tetap disahkan meski masih terjadi defisit antara pendapaÂtan dan belanja sebesar Rp 724 milÂiar. Angka ini lebih besar dari rencaÂna anggaran sebesar Rp 385,8 miliar.
“Pendapatan daerah kita diproyeksi Rp 5,87 triliun. SemenÂtara belanja daerah mencapai Rp 6,6 triliun. Defisit Rp 724 miliar, masih bisa ditutupi Silpa tahun 2015 ini kurang lebih Rp 400 miliar,†ujar Bupati Bogor, Nurhayanti.
Menurutnya, pendapatan daeÂrah pada 2016 bertambah Rp 395 miliar menjadi Rp 5,87 triliun dari rencana Rp 5,48 triliun, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksi naik hingga Rp 92 miliar atau sekitar 4,86 persen dari rencana anggaran 2016 Rp 1,9 triliun menjadi Rp 2,5 triliun.
Penambahan PAD ini, kata YanÂti, menutup pendapatan dari dana perimbangan yang turun 0,57 persen atau Rp 2,37 miliar dari rencana anggaran 2016 yang diplot Rp 2,39 triliun.
Belanja daerah pun diperkirakan naik Rp 6,6 triliun atau bertambah 12,50 persen dari yang direncanakan Rp 5,86 triliun. Ini meliputi belanja langsung, Rp 3,55 triliun dan belanja tidak langsung Rp 3,47 triliun. (*)
