REAL Estate Indonesia (REI) mengupayakan adanya penyederhanaan izin dari Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pembangunan perumahan.
Oleh : Alfian Mujani
[email protected]
Saat ini jumlah izin yang berlaku untuk pembangunan peÂrumahan di Jakarta mencapai 40 maÂcam, sedangkan untuk di Jawa Tengah jumlahnya sebanyak 25 macam,†kata Ketua Bidang Diklat REI Sudjadi di SemaÂrang, Senin (22/2/2016).
Khusus untuk Jawa Tengah, diupayakan jumlah izin akan dikurangi menjadi 12 macam. Beberapa yang akan dipangÂkas adalah proses perizinan di tingkat RT/RW dan Lurah.
“Kalau rumah kawasan semÂpit misalnya 5 hektare masa mau pakai Amdal. Selain itu, kalau sudah di kawasan kuning atau kawasan pemukiman, perÂizinan tidak usah pakai RT/RW dan Lurah,†jelasnya.
Menurut dia, pembangunan perumahan yang sudah di kaÂwasan kuning ke depan bisa langsung diurus oleh PemerinÂtah pusat.
Terkait dengan hal itu, saat ini Tim Teknis REI pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyepakati adanya penyederhanaan izin tetapi hingga saat ini surat keputusan belum turun ke tingkat daerah. “Mengenai penyebabnya kami tidak tahu, pada dasarnya dari sisi proses kami selalu terliÂbat,†katanya.
Sementara itu, dari sisi fasilitas saat ini Pemerintah sudah memberikan keringanan keÂpada para konsumen perumaÂhan khususnya untuk rumah sederhana yaitu bunga sebesar 5 persen dan uang muka KPR BTN sebesar 1 persen untuk konsumen dengan penghasilan tetap. “Fasilitas ini cukup merÂingankan bagi masyarakat berÂpenghasilan rendah yang menÂjadi segmentasi dari rumah sederhana,†katanya.
GEBER RUSUN
Sementara itu, PemerinÂtah sendiri terus menggenjot pembangunan rumah susun. Tahun ini Pemerintah mengaÂlokasikan Rp 2,3 triliun untuk pembangunan rusun. RincianÂnya, Rp 1,3 triliun untuk rusun warga penggusuran, buruh, hingga asrama siswa. Sisanya Rp 1 triliun untuk pembanguÂnan rusun di lingkungan TNI dan Polri.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuÂturkan, rusun-rusun tersebut dialokasikan untuk seluruh provinsi di Indonesia.
“Lokasi kan tergantung Pemda yang mengajukan. Kalau lokasi itu ada ratusan, karena satu rusun saja misalnya yang 3 lantai saja 7 miliar, yang di Semarang untuk buruh 4 lantai Rp 9 miliar, jadi soal seÂbaran dan jumlahnya relatif, kaya di Jawa Timur dari APBN tahun lalu 14 rusun,†jelasnya di Bandara Djuanda, Sidoarjo.
Basuki menjelaskan, dana hibah pembangunan rusun tersebut tak hanya untuk pembangunan konstruksi fisik rusun saja, melainkan juga keÂlengkapan rusun, seperti furniÂture, tempat tidur, dan kitchen
set. “Sekarang nggak ada lagi cuma rusun, pengalaman kita dengan pemerintah daerah suka ribut nanti siapa yang mau isi. Sekarang, kita tetapkan kalau bangun rusun dari kita, sekalian kasih isinya,†tutupnya.
(dtc|okezone)
