Angkot-BogorPemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah melakukan identifikasi dan verifikasi angkot yang belum berbadan hukum. Hal ini dilakukan mengingat Pemkot Bogor memiliki program angkot berbadan hukum, namun diduga masih banyak angkot yang belum berbadan hukum.

Oleh : Abdul Kadir Basalamah
[email protected]

Seharusnya, dengan program angkot ber­badan hukum akan memudahkan proses rerouting angkot. Tetapi se­baliknya, proses rerouting terhambat karena program angkot berbadan hukum be­lum rampung.

“Semestinya sesuai den­gan surat edaran walikota kaitan dengan angkot ber­badan hukum itu bahwa seharusnya saat ini semua angkot sudah berbadan hu­kum atau telah bergabung dengan badan hukum,” kata Wakil Walikota Bo­gor, Usmar Hariman, Kamis (28/7/2016).

Kenyataanya, saat ini baru tercatat sebanyak tu­juh Perseroan Terbatas (PT) dan 14 koperasi. Mengenai hal ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor melakukan veri­fikasi terhadap seluruh ang­kot yang belum bergabung dengan badan hukum.

“Apabila proses (angkot berbadan hukum) ini sudah tuntas di mana saat ini baru tercatat ada 7 Perseroan Terbatas (PT) dan 14 kopera­si, maka proses rerouting ini nantinya hanya tinggal ber­bicara dengan 21 kelompok badan hukum itu saja dan tidak menyentuh angkot per angkot,” jelas Usmar.

Jika program rerouting angkot tuntas, menurut Us­mar, maka nanti dipastikan akan memudahkan untuk program rerouting angkot itu sendiri. “Dari 28 trayek yang ada saat ini, mungkin nanti hanya tinggal meny­isakan sekitar 15-18 trayek saja yang ada di Kota Bo­gor,” imbuhnya.

Meski begitu, masih kata Usmar, program rerouting angkot ini juga harus didu­kung aspek infrastruktur jalan dan aspek kebijakan angkutan melalui berbagai kajian yang matang. (Abdul Kadir Basalamah)

 

loading...