JAKARTA, TODAY — Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno akhirnya menugaÂsi PT Aneka TamÂbang Tbk (Antam) untukmembeli 10,64% saham PT Freeport IndoneÂsia. Namun Dirut PT Antam Tbk Teddy BadrujaÂman menga kubeÂlum mendapatkan penugasan resmi dari pemerintah. Namun Menteri BUMN Rini Soemarno sudah memÂberi tahukan secara lisan bahwa pemerintah akanmenugaskan AnÂtam dan Inalum untuk membeli sahamFreeport dalam kerangka divestasi. Belum ada penugasan resmi, tapi sudah secara lisan.
Kami menunggu arahan dari pemerintah, kata Teddy BadrujaÂman kepada detik Finance di JaÂkarta, Minggu (18/10/2015). Teddy menyatakan Antam sangat siap dan berminat membeli 10,64% saÂham Freeport jika ditugaskanpeÂmerintah. Sebab, Antam memiliki kesamaan bisnis dengan Freeport, yakni penambangan mineral.
Keunggulan Antam dibanding kandidat lain (untukpembelian saÂham Freeport Indonesia) adalah kami punyakesamaan bisnis denÂgan Freeport, bahkan kami punÂyaindustri pengolahan emas cetusÂnya.Namun, pihaknya mengakui belum menyiapkan dana untukÂpembelian saham Freeport.
Tapi kalau soal dana nanti kaÂmibisa kerja samakan ada business scheme, ujarnya. Sebagai inforÂmasi, Pemerintah Indonesia telah menerima penawaran saham, terÂkait kewajiban divestasi PT FreeÂport Indonesia (PTFI) beberapa hari lalu. Freeport menawarkan saham 10,64% sahamnya dengan baÂtas waktu penawaran 90 hari. TetaÂpi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pemeri ntah Indonesi a belummenyi apkan dana untuk membeli saham Freeport. Dalam APBN-P 2015 maupun RAPBN 2016 ti dak ada dana untukmembeli saham Freeport. (Rencana pemÂbeli an saham Freeport) Belum di bi carakan,nggak ada dana dari APBN, kata Bambang. BamÂbang mempersi lakan BUMN yang tertari k dan punyamodal untuk membeli saham Freeport dengan dana sendi ri ,tanpa bantuan dari APBN.
Kalau ada BUMN yang tertari k yasi lahkan, ujar Bambang. ProsÂes penawaran saham Freeport i ni masi h di bahas di tataran pemeri ntah, khususnya KementeÂri an Keuangan (Kemenkeu). Bi la pemeri ntah bermi nat, tentunya akanmasuk dalam Rancangan AngÂgaran Pendapatan dan BelanjaNegÂara (RAPBN) 2016. Opsi selanjutÂnya, adalah pengambilan saham melalui BUMN. Namun belum ada BUMN yang memiliki kekuatan modaluntuk mengambi l saham tersebut. Sehi ngga seharusnyahaÂrus ada sunti kan Penyertaan ModÂal Negara (PMN).Kemudi an opsi beri kutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD bisa saja memilikidana dengan bekerjasamadengan pihak swasta. Tetapi harus ada kepasÂti an bahwapembeli an saham nanti nya memberi kan manfaat untukmasyarakat lokal di daerah. Pilihan terakhir adalah memberiÂkan kepada masyarakat dengan melantai di Bursa Efek IndoneÂsi a (BEI), lewat mekanisme IniÂtial Public Offering (IPO). Ppsi IPO bisa lebih memungki nkan, karena kepemi li kan saham nanti nya akan terbuka dan bisa dipantau maÂsyarakat.
(Alfian M|detik)