Untitled-18JAKARTA, TODAY — Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno akhirnya menuga­si PT Aneka Tam­bang Tbk (Antam) untukmembeli 10,64% saham PT Freeport Indone­sia. Namun Dirut PT Antam Tbk Teddy Badruja­man menga kube­lum mendapatkan penugasan resmi dari pemerintah. Namun Menteri BUMN Rini Soemarno sudah mem­beri tahukan secara lisan bahwa pemerintah akanmenugaskan An­tam dan Inalum untuk membeli sahamFreeport dalam kerangka divestasi. Belum ada penugasan resmi, tapi sudah secara lisan.

Kami menunggu arahan dari pemerintah, kata Teddy Badruja­man kepada detik Finance di Ja­karta, Minggu (18/10/2015). Teddy menyatakan Antam sangat siap dan berminat membeli 10,64% sa­ham Freeport jika ditugaskanpe­merintah. Sebab, Antam memiliki kesamaan bisnis dengan Freeport, yakni penambangan mineral.

Keunggulan Antam dibanding kandidat lain (untukpembelian sa­ham Freeport Indonesia) adalah kami punyakesamaan bisnis den­gan Freeport, bahkan kami pun­yaindustri pengolahan emas cetus­nya.Namun, pihaknya mengakui belum menyiapkan dana untuk­pembelian saham Freeport.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Rudy Susmanto Minta Warga Kabupaten Bogor Siaga Bencana Alam, Segera Lapor Jika Muncul Bencana

Tapi kalau soal dana nanti ka­mibisa kerja samakan ada business scheme, ujarnya. Sebagai infor­masi, Pemerintah Indonesia telah menerima penawaran saham, ter­kait kewajiban divestasi PT Free­port Indonesia (PTFI) beberapa hari lalu. Freeport menawarkan saham 10,64% sahamnya dengan ba­tas waktu penawaran 90 hari. Teta­pi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pemeri ntah Indonesi a belummenyi apkan dana untuk membeli saham Freeport. Dalam APBN-P 2015 maupun RAPBN 2016 ti dak ada dana untukmembeli saham Freeport. (Rencana pem­beli an saham Freeport) Belum di bi carakan,nggak ada dana dari APBN, kata Bambang. Bam­bang mempersi lakan BUMN yang tertari k dan punyamodal untuk membeli saham Freeport dengan dana sendi ri ,tanpa bantuan dari APBN.

Kalau ada BUMN yang tertari k yasi lahkan, ujar Bambang. Pros­es penawaran saham Freeport i ni masi h di bahas di tataran pemeri ntah, khususnya Kemente­ri an Keuangan (Kemenkeu). Bi la pemeri ntah bermi nat, tentunya akanmasuk dalam Rancangan Ang­garan Pendapatan dan BelanjaNeg­ara (RAPBN) 2016. Opsi selanjut­nya, adalah pengambilan saham melalui BUMN. Namun belum ada BUMN yang memiliki kekuatan modaluntuk mengambi l saham tersebut. Sehi ngga seharusnyaha­rus ada sunti kan Penyertaan Mod­al Negara (PMN).Kemudi an opsi beri kutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BACA JUGA :  Pj.Bupati Bogor : Peringatan Nuzulul Quran Jadi Refleksi Pengamalan Nilai Al Qur’an Dalam Kehidupan Sehari-Hari

BUMD bisa saja memilikidana dengan bekerjasamadengan pihak swasta. Tetapi harus ada kepas­ti an bahwapembeli an saham nanti nya memberi kan manfaat untukmasyarakat lokal di daerah. Pilihan terakhir adalah memberi­kan kepada masyarakat dengan melantai di Bursa Efek Indone­si a (BEI), lewat mekanisme Ini­tial Public Offering (IPO). Ppsi IPO bisa lebih memungki nkan, karena kepemi li kan saham nanti nya akan terbuka dan bisa dipantau ma­syarakat.

(Alfian M|detik)

============================================================
============================================================
============================================================