CIBINONG TODAY – Tidak lama lagi Yani Hasan sebagai Kepala Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor akan lengser dari jabatannya. Pemkab Bogor berencana merotasi dinas tersebut bersama dengan tujuh (7) dinas lainnya dalam waktu dekat.

Wakil Bupati Iwan Setiawan menyebut, rencana rotasi-mutasi jabatan kepala dinas atau esselon II itu bukan urusan soal politik. Melainkan perlu ada penyegaran dalam tubuh dinas, karena berdampak pada baik buruknya serapan anggaran di Kabupaten.

Bahkan, kata dia, proses rotasi-mutasinya pun melalui sistem assesment atau penilain.

“Kita konsen terhadap reposisi kadis ini. Kita ingin disitu (kadis-red) dulu untuk selanjutnya tingkatan kabid (kepala bidang). Kita akan percepat proses ini karena dampaknya ke realisasi serapan anggaran,” kata Iwan Selasa (25/6/2019).

Masuknya Dinas PUPR ke dalam assesement yang nantinya akan diproses rotasi-mutasi, ditenggarai akibat dinas yang dipimpin Yani Hasan tersebut masih minim dalam segi serapan anggaran. Padahal, jumlah pekerjaan yang dimilikinya termasuk yang paling banyak dibanding dinas lain.

Dari data Unita Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ), per tanggal tanggal 17 Juni 2019, Dinas PUPR baru mengajukan tender sebanyak 139 pekerjaan. Jumlah ini masih dibawah pengajuan tahun lalu ditanggal 22 Juni 2018, sebanyak 189 pekerjaan.

Iwan mengatakan, serapan anggaran dari dinas akan sangat menentukan baik buruknya pekerjaan dinas. Sebab, ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat disamping pertaruhan nilai Pemkab dimata pemerintah pusat dalam sektor penyerapan.

“Jadi nanti ada yang digeser, ada yang diganti. Intinya untuk mempercepat proses dan realisasi serapan anggaran yang terbaik yang kita harapkan,” jelas Iwan.

Sementara, diketahui ada delapan (8) dinas atau jabatan esselon II yang masuk assesment untuk kemudian akan dilakukan rotasi-mutasi diantaranya adalah, Dinas PUPR, Disperdagin, DPMPTSP, Dinas Damkar, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Arsip dan Staf Ahli. (Firdaus)

loading...