Untitled-12BOGOR, TODAY – Pemerintah Kabupaten Bogor mengemba­likan dana hibah dari Pemerin­tah Provinsi DKI Jakarta yang gagal terserap di tahun 2015.

Pasalnya, dari total Rp 67,4 miliar yang diterima untuk konservasi dan rehabilitasi pengendalian banjir, hanya terserap Rp 14,9 miliar.

“Sesuai ketentuan me­mang harus dikembalikan. Karena tahun depan masih tersedia alokasinya. Tidak sulit kok minta ke Gubernur DKI. Karena sangat terbuka un­tuk membantu,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pem­bangunan Daerah Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, Rabu (2/12/2015).

Rencananya, ada 11 kegia­tan untuk dilakukan dengan uang tersebut. Diantaranya pembuatan bioretensi di Dae­rah Aliran Sungai (DAS) Cili­wung dan Angke sebesar Rp 2,5 miliar dan pembuatan biopori di DAS Ciliwung dan Angke Rp 1 miliar.

Selanjutnya penanaman pohon di DAS Ciliwung dan Angke Rp 750 juta diikuti pem­bebasan lahan untuk sodetan Situ Cikaret dan Situ Kaban­tenan Rp 36,5 miliar dan pen­gadaan dua unit eskavator dan dua unit supporting bem/pont­ton sebesar Rp 6 miliar.

Bantuan juga meliputi pem­bangunan sumur resapan di DAS Ciliwung dan Angke Rp 1 miliar, penataan lahan Pasar Hewan Jonggol Rp 5,4 miliar, pembangunan Instalasi Pem­buangan Air Limbah (IPAL) dan peralatan pendukung opera­sional UPT RPH Cibinong, Citar­inggul dan Jonggol Rp 10 miliar.

Kemudian pembangunan empat unit Halte APTB di Kabu­paten Bogor berukuran 2,5×7 meter Rp 650 juta, pemban­gunan stimulan jamban sehat di wilayah DAS Ciliwung Rp 2 miliar dan terakhir pengadaan truk Armroll Rp 2,5 miliar.

BACA JUGA :  Pengamen Jalanan di Cileungsi Bogor Ditemukan Tak Bernyawa

Sementara dari Rp 14,9 miliar yang terserap hanyalah untuk pembuatan bendung penanganan dan tanggul pena­han banjir Situ Kabantenan, serta pengadaan truk arm roll, pengangkut sampah dan eska­vator di area Puncak.

Dana hibah tersebut, kata Syarifah, cair ke kas Pemkab Bogor September 2015 lalu, setelah dana tersebut diterima, Bappeda langsung melakukan rapat koordinasi dengan be­berapa dinas teknis yang men­erima bantuan tersebut.

“Kami langsung menggelar rakor dengan beberapa SKPD penerima bantuan untuk menghitung kembali apakah waktu yang tersedia tahun ini cukup untuk melaksanakan keseluruhan program yang diajukan oleh kami,” ujar dia.

Ia melanjutkan, untuk tahun depan, program yang sama akan diajukan kembali dan diharapkan dapat terdis­tribusi lebih awal. Selain itu, pihaknya juga mengajukan un­tuk program penanganan bangunan liar di Puncak.

Menurutnya, untuk pem­bongkaran vila dan bangu­nan di kawasan Puncak yang menyalahi izin dan peruntu­kan lahan, dibutuhkan dana yang besar. Sementara APBD Kabupaten Bogor difokuskan mengatasi kemiskinan dan in­frastruktur pendidikan.

“Kita usulkan kembali 2016 ini penertiban vila ke Jakarta. Kalau koordinasinya baik, pusat juga bisa turun. Kalau hanya Satpol PP kan tidak bisa mendadak. Karena harus koordinasi dengan tentara dan polisi,” kata Syarifah.

BACA JUGA :  Pengamen Jalanan di Cileungsi Bogor Ditemukan Tak Bernyawa

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, Pemer­intah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, bahwa bantuan dana tidak akan terlambat pada ta­hun 2016.

“Tahun 2016, bantuan ang­garan untuk daerah-daerah penyangga ibu kota paling tel­at dicairkan pada pertengahan tahun,” kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, usai bertemu dengan Bupati Bogor, Nurhayanti.

Bang Eful, sapaan Saeful­lah, menjelaskan, keterlambat­an pencairan dana bantuan pada tahun 2015 lantaran ada permasalahan pada saat pem­bahasan RAPBD.

“Pokoknya, DKI berkomit­men membantu daerah pen­yangga. DKI butuh peran dan bantuan daerah-daerah ini,” kata dia.

Ia menegaskan, penggu­naan bantuan keuangan DKI ini diserahkan sepenuhnya ke­pada daerah penerima.

“Tapi, proyek yang akan dibangun dengan dana ban­tuan itu imbasnya secara tidak langsung berdampak bagi DKI Jakarta. Misalnya pe­nataan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, sebagai upaya mencegah banjir,” jelasnya.

Menurutnya, apabila ban­tuan tidak terserah oleh dae­rah penerima, maka dikemba­likan ke kas daerah DKI dan akan dialokasikan kembali pada APBD 2016.

“Jadi ada kemungkinan bantuan tahun depan nilainya akan lebih besar dibandingkan tahun 2015 ini,” terangnya.

(Rishad Noviansyah | Intennadya)

============================================================
============================================================
============================================================