BOGOR TODAY – Pemkot Bogor mengebut program percepatan pengentasan kemiskiÂnan. Pada Tahun Anggaran 2016, Pemkot Bogor menyiapkan anggaran sebesar Rp 185 milyar untuk pengentasan kemiskinan disÂeluruh Kota Bogor melalui berbagai kegiatan pada SKPD diseluruh Pemkot Bogor.
Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, program pengentasan kemiskiÂnan menjadi prioritas dan perhatian utama Pemkot Bogor. Anggaran yang disiapkan juga tidak main-main dalam penanggulangan keÂmiskinan tersebut. Target penurunan angka kemiskinan di Kota Bogor sebesar 1,5 persen di tahun 2015 lalu telah sukses, dari sebelumÂnya ada di angka 8,4 persen sesuai dengan indikator RPJMD.
“Berarti angka kemiskinan di tahun 2015 berada pada angka 6,9 persen lagi, dan di tahun 2016 ini akan terus kita genjot supaya terjadi penurunan kembali,” jelasnya, kemaÂrin.
Berbagai kegiatan untuk pengentasan kemiskinan akan dilakukan, salah satunya mengeksekusi program kemiskinan pada 17000 rumah sasaran miskin di tahun 2016. Selain itu, seperti contohnya pada Dinas sosÂial dan BPBD di tahun 2015 lalu, dana untuk kemiskinan ada di angka Rp 8 milyar, dan di tahun 2016 ini ditingkatkan menjadi Rp12 milyar. “Untuk pemetaan titik zona merah kemiskinan ada disemua wilayah di enam keÂcamatan dan 68 Kelurahan, seperti wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Bogor Barat dan Bogor Selatan, sebagian di Kecamatan lainnya juga ada zona kemiskinan. Kita akan lakukan berbagai program, agar angka kemiskinan ini terus menurun,” tukasnya.
Usmar menambahkan, untuk Indek PemÂbangunan Manusia (IPM) Kota Bogor, pada lima tahun terakhir sesuai RPJMD, IPM sudah sangat tinggi ada di angka 78 persen, dan di tingkat provinisi rata rata sekitar 76 persen, tetapi ada release terbaru yang di louncing oleh BPS sekitar November 2015 lalu yang disampaikan oleh Bapeda bahwa IPM Kota Bogor ada pada posisi ke lima di Jawa Barat, artinya terjadi penurunan IPM, sedangkan seÂbelumnya Kota Bogor ada di posisi rata rata teratas di Jawa Barat. “Kita harus menjawab dulu, apakah betul release dari BPS itu, naÂmun yang jelas sampai saat ini IPM di Kota Bogor masih ada di rata-rata sejawa Barat, artinya masih dalam kondisi sangat baik. Jadi semua SKPD harus melaporkan hasil pemetaÂan dan intervensi kemiskinan di Kota Bogor tahun 2015, karena akan menjadi indikator lain, salah satunya untuk data IPM. Langkah kedepan yang harus dilakukan dan intensif adalah peningkatan rumah tangga sasaran dalam program pengentasan kemiskinan,” tutupnya.
(Yuska Apitya)
