Untitled-15Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terus mendorong Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) untuk segera melakukan verifikasi penyedia jasa dalam proyek renovasi ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Sekarang kan masa verifika­si, kita tunggu saja. Tanggal 3 Juli nanti sesuai dengan jadwal pemenang lelang itu akan diumumkan oleh KLP­BJ di LPSE,” ujar Sekretaris Dewan (Sekwan), Nuradi, Senin (29/6/2015).

Nuradi pun menyerahkan sepenuhnya kebijakan lelang kepada KLPBJ dalam proyek senilai Rp 17 miliar lebih itu. Ia pun menolak jika ada intervensi terhadap KLPBJ yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam lelang tersebut.

“Pokonya proses terus berjalan. Kami selaku pengguna anggaran me­nyerahkan sepenuhnya proses lelang kepada KLPBJ. Intinya, Surat Perin­tah Kerja (SPK) harus sudah dikeluar­kan pada 10 Juli nanti dan kemudian proyek pengerjaan akan dikebut,” lanjut Nuradi.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Wawan Gunawan berjanji akan terus mengawasi renovasi ruang paripur­na itu. Namun pihaknya enggan ikut campur dalam proses lelang yang di­lakukan KLPBJ.

“Kalau proses lelang mah sudah saja biarkan berjalan sesuai sistem. Nanti kalau pemenang sudah diten­tukan dan proyek sudah berjalan, pelan-pelan kami juga akan menga­wasi. Karena ini kan bukan proyek kecil,” tegas Wawan.

Sebelumnya, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan jika lelang pengerjaan renovasi ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Bogor sarat akan intervensi dan kon­traktor titipan sehingga membuat proses lelang harus diulang.

“Lelang pertama itu gagal dan sepi peminat soalnya para perusa­haan sudah tahu siapa yang bakal menang nantinya. Makanya mereka malas ikut lelang karena sudah tahu bakalan kalah,” ujar Uchok Sky.

Terlebih hingga saat ini, baru satu perusahaan yang sudah mengajukan penawaran dari total 52 perusahaan yang telah mendaftar sebagai peser­ta lelang. Perusahaan yang telah mengajuka penawaran ialah PT Pro­teknika Jasapratama dengan tawaran Rp 15,9 miliar.

“Sampai sekarang baru satu kan. Nanti kemungkinan bakal ada penawar lagi sebagai upaya settin­gan supaya yang sudah mengajukan penawaran sebelumnya tidak gagal lagi. Kan perusahaan itu waktu le­lang pertama sudah gagal,” pungkas Uchok.

Ia pun meminta Lembaga Kebi­jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemer­intah (LKPP) untuk lebih ketat dalam melakukan verifikasi terhadap lelang yang bersumber dari kas pemerintah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor itu.

(Rishad Noviansyah)

loading...