Seluruh RS dan Klinik Diaudit

JAKARTA, TODAY—Kasus vak­sin palsu menggemparkan jagad medis di Indonesia. Kasus ini membuat jengkel Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi). Jokowi meminta seluruh rumah sakit dan klinik diaudit. Mereka dim­inta melakukan pendataan vaksin yang ada, lalu diperiksa apakah asli atau palsu. Mereka juga dim­inta mengecek distributor pen­jual vaksin.

Menurut Dir Tipid Eksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya, Rabu (29/6/2016) audit itu merupakan bagian dari rekomendasi Satgas Vaksin Palsu yang terdiri atas Polri, BPOM, dan Ke­menkes. “Semua rumah sakit dan klinik dimintakan audit dan mengecek kes­ediaan vaksin asli. Mengadut distribusi penerimaan vaksin,” jelas Agung.

Kemudian terkait penanganan lim­bah rumah sakit juga diminta agar melakukan langkah cermat. Limbah rumah sakit seperti botol bekas vaksin harus dihancurkan. “Harus dihancur­kan. Tidak ada botol bekas vaksin yang tersebar,” terang Agung. Para tersangka kasus vaksin palsu mendapatkan botol-botol vaksin dari rumah sakit dan klinik, lalu memprosesnya kembali dan men­gisinya dengan vaksin palsu.

Polisi tengah mencari tahu klinik dan rumah sakit mana saja yang menjadi pelanggan vaksin palsu. Polisi memer­iksa HP serta surat elektronik para ter­sangka. “Lewat email dan SMS para ter­sangka kita tahu siapa yang memesan dan pendistribusiannya,” jelas Agung.

Agung menjelaskan, para tersangka saat ini ada 13 orang dari empat kelom­pok berbeda. Mereka masing-masing melakukan pendistribusian dan pen­jualan masing-masing. “Mereka meng­umpulkan botol kosong bekasi vaksin, kemudian mencuci dan memprosesnya, mengisi, dan mengemasnya,” jelas dia.

Agung menjelaskan, para tersangka ini saat memasarkan meyakinkan para konsumennya kalau barang mereka vaksin asli tetapi harga miring. “Mereka melakukan tipu daya,” tutup dia.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan indikasi peredaran vaksin palsu di sem­bilan provinsi. Temuan tersebut adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan ber­bagai perwakilan BPOM sejak Kamis (23/6/2016) lalu.

Menurut Plt Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan, laporan dari sembilan provinsi tersebut adalah yang tercatat hingga Selasa (27/6/2016) kemarin. Indi­kasi dari peredaran vaksin palsu terse­but adalah ditemukannya 28 sarana kesehatan yang melakukan pengadaan vaksin di luar jalur resmi Kemenkes. Se­banyak 28 sarana pelayanan kesehatan yang membeli vaksin di luar jalur resmi itu, kata Johan, berada di kota-kota be­sar, seperti Palu, Sulawesi Tengah; Pe­kanbaru, Riau; Serang, Banten; Band­ung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Yogyakarta, DIY; Denpasar, Bali; Mata­ram, NTB; dan area Jabodetabek.

Sarana-sarana kesehatan itu, un­gkap Tengku, umumnya merupakan rumah sakit swasta, klinik, dan rumah sakit bersalin. Namun, dia enggan men­gungkapkan nama-nama 28 sarana kes­ehatan itu lantaran menurutnya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kemenkes.