ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran (TA) 2015 hanya terserap 85 persen dari total Rp 5,76 triliun. Dengan kata lain, serapan anggaran di Bumi Tegar Beriman meleset dari yang ditargetkan, yakni 90 persen.

RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DP­KBD), Relly Gumbiraely, jika 15 persen anggaran yang tidak terserap sebagian besar beras­al dari belanja langsung hasil efisiensi dan adanya beberapa paket proyek gagal lelang.

Namun, Relly tidak menye­butkan berapa persen belanja langsung yang terserap. Pem­kab Bogor memproyeksikan, realisasi serapan belanja lang­sung mencapai 90 persen dari total Rp 3,88 triliun.

“Angka itu (85 persen, red) sudah final. Paket yang tidak terserap akibat gagal lelang di Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ),” ujar Relly, Minggu (10/1/2015).

Meski tidak mencapai tar­get, realisasi 85 persen sudah cukup baik. Karena menu­rutnya, anggaran tidak mung­kin terserap 100 persen karena adanya efisiensi pada proses lelang. “Iya kan waktu proses lelang ada penawaran dari penyedia jasa. Itu namanya efisiensi,” lanjutnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pun tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumya, yakni ada dikisa­ran Rp 1 triliun, bahkan lebih. “Pada 2014, SiLPA mencapai Rp 1,1 triliun karena banyak pa­ket proyek yang tidak terserap. Nah, kalau tahun 2015, SiLPA lebih banyak akibat penghema­tan,” katanya.

Angka ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi. Melihat SiLPA yang kembali terulang dari tahun sebelumnya, jajaran legislatif pun akan memberi masukan kepada Bupati Bogor, Nurhay­anti untuk mengevaluasi kepala dinas yang tidak cakap menggunakan anggaran.

“Ya hasil tinjauan empat komisi yang ada di DPRD, SiLPA ada diatas Rp 1 triliun. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi kami dan memberi masukan kepada bupati untuk meninjau kinerja bawahan­nya,” kata Politisi Golkar itu.

Sementara itu, Kepala Kan­tor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) Kabupaten Bogor, Hendrik Suherman mengaku berhasil mengem­balikan uang ke kas daerah mencapai Rp 200 miliar hasil dari efisensi paket proyek. “Itu SiLPA positif,” kata Hendrik.

Dari 1.263 paket proyek to­tal senilai Rp 1,8 triliun, hanya 15 diantaranya gagal lelang. “Ada beberapa faktor, seperti SKPD yang yang lambag meny­erahkan dokumen lelang, ada juga karena mepetnya waktu,” lanjutnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi menambahkan, untuk menekan SiLPA pada TA 2016, proyek yang akan dikerjakan sebaiknya dilelang di awal tahun.

“Lelang terlambat menjadi penyakit, kenapa SiLPA setiap tahunnya selalu tinggi. Makan­ya, salah satu solusinya itu, le­lang untuk paket yang nilainya di atas Rp 5 miliar harus dile­langkan di awal tahun,” tan­dasnya. (*)