SERAPAN APBN MASIH JEBLOK

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merilis 10 kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki serapan anggaran terendah selama enam bulan pertama di 2016. Ini sangat disayangkan, mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin tahun ini semua K/L memperbaiki realisasi anggaran agar bisa mendorong perekonomian melaju lebih kencang.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Daftar 10 K/L yang masih malas menggunakan uang negara tertu­ang dalam buku “Laporan Pemer­intah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2016” yang diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro kepada pimpinan Badan Angga­ran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Sepuluh instansi pemerintah tersebut di­masukkan dalam kategori K/L yang memiliki daya serap rendah alias kurang dari 27,5 pers­en. Ada 30 K/L yang masuk dalam kategori itu, tetapi 10 tadi yang terendah,” ujar Bambang, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (24/7/2016).

Kategori kedua adalah K/L yang memiliki daya serap sedang, dikisaran 27,5 – 34,2 persen. Bambang menyebut ada 16 instansi yang masuk dalam kategori tersebut. 10 K/L di an

Beruntung, K/L yang dipimpin oleh pejabat kabinet kerja Pres­iden Jokowi masih banyak yang taat menjalankan instruksi atasannya tersebut. Menkeu mencatat setida­knya ada 41 K/L yang masuk kelom­pok penyerapan anggaran tinggi yaitu 34,2 persen lebih.

Secara keseluruhan penyera­pan anggaran belanja K/L sampai dengan semester I 2016 mencapai Rp262,81 triliun atau 34,2 persen dari alokasi APBNP 2016. “Real­isasi semester I 2016 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp195,28 triliun,” jelas Bambang.

Terpisah, Menteri Dalam Neg­eri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah untuk tidak takut menggunakan anggaran yang su­dah tersedia.

Apalagi, Presiden Joko Wido­do sudah menginstruksikan ke­pada kepolisian dan kejaksaan bahwa tindakan administrasi yang dilakukan Pemda tak bisa dipidana. “Jangan takut kalau memang itu ‘tidak memakan’ uang anggaran,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Ke­presidenan, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Tjahjo mengakui serapan ang­garan di daerah selama ini masih rendah. Berdasarkan laporan Ke­menterian Keuangan, masih ada anggaran sebesar Rp246 Triliun yang mengendap di bank. “Ini har­usnya kalau digelontorkan, kan per­tumbuhan jalan, investasi jalan, lah itu saja,” kata Tjahjo.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku kerap menerima aduan dari kepala daerah terkait kinerja kepolisian daerah dan kejaksaan tinggi.

Menurut Jokowi , banyak kepala daerah mengadu bahwa kepolisian dan kejaksaan tak bekerja sesuai in­struksi yang sudah diberikan Pres­iden. “Saya masih banyak keluhan dari bupati, walikota, dan guber­nur. Nanti saya akan blak-blakan kalau sudah tak ada media,” kata Jokowi.