Sailendra-(Net)BOGOR TODAY – Komisi A DPRD Kota Bogor terus me­nyoroti kasus pelanggaran yang dilakukan Sailendra Residence dan meminta Satuan Kerja Per­angkat Daerah (SKPD) untuk langsung membongkar em­pat kavling dan dua bangunan Sailendra Residence guna mem­percepat penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (fa­sos fasum) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan pelanggaran yang dilakukan Sailendra Residence bukan merupakan kesalahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bo­gor melainkan kesalahan dari Sailendra Residence yang ‘na­kal’.

“Kasus ini merupakan mer­eka (Sailendra) yang nakal, ad­anya itikad yang kurang baik dari pihak pengembang, kare­na di siteplan untuk memenuhi empat kapling yang seharusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), mengapa pengembang masih berusaha untuk mem­bangun itu,” terangnya kepada BOGOR TODAY.

Ia juga menambahkan, su­dah diberikan peringatan ke satu dan kedua beberapa wak­tu lalu oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Diswasbangkim) Kota Bogor tetapi masih saja tidak ada iti­kad baik dari Sailendra Resi­dence. “Lewati saja perigatan ketiga, langsung saja di bongkar dan penuhi sebagai kebutuhan RTH sampai proses serah teri­ma fasos fasum,” sambungnya.

Ia juga menambahkan, terkait dengan sudah adanya peringatan ketiga dari Diswas­bangkim kepada Sailendra Residence memaksa dirinya sebagai orang yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Pemkot Bogor untuk melihat langkah apa yang akan diambil Sailendra Residence.

“Kita lihat saja peringatan ketiga ini langkah yang akan diambil pengembang seperti apa, yang pasti saya meminta agar Diswasbangkim tetap ada dalam koridor dan bertindak te­gas kepada pengembang Sailen­dra Residence untuk melaku­kan pembongkaran,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, terkait dengan penyerahan fasos fasum bila mengacu ke­pada Perda fasos fasum pihak pengembang harus menyerah­kan fasos fasum setelah lima puluh persen unit perumah­annya terjual. “Saya tegaskan Sailendra harus sudah mem­bongkar dan menjadikan RTH dengan jangka waktu terakhir yang diberikan Sailendra Resi­dence,” pungkasnya.

Pengembang Sailendra Resi­dence hanya memiliki waktu delapan hari lagi untuk meny­elesaikan pembongkaran dua unit rumah dan empat kapling pondasi bangunan berdasar­kan penandatangan komitmen Sailendra Residence bersama Diswasbangkim pekan lalu.

Apabila dalam jangka waktu tersebut pengembang Sailendra Residence masih membandel, Wasbangkim Kota Bogor men­gancam akan melimpahkan su­rat rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera melakukan pem­bongkaran terhadap Sailendra Residence guna mentaati Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor.

Pembongkaran dua unit rumah dan empat kapling pon­dasi bangunan itu berdasarkan hasil rapat dari ketiga SKPD yakni Diswasbangkim, BPPT-PM dan Bappeda di Komisi A DPRD Kota Bogor pekan lalu.

Total bangunan yang ada di lokasi saat ini seluas 3.105 meter persegi dari total luas 5.172 meter persegi, sedangkan berdasarkan aturan seharus­nya yang boleh dibangun itu sebanyak 2.586 meter persegi sesuai dengan KDB nya, bentuk bangunan yang sudah ada saat ini harus di bongkar untuk ke­pentingan KDB sekitar 519 me­ter persegi, sedangkan kebutu­han Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus disiapkan oleh Sailendra Residence sekitar 1.042 meter persegi, mengambil 20 persen dari total luas lahan milik Sailendra Residence.

(Ab­dul Kadir Basalamah | Yuska)