HAMPIR setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan di Sumatera. Agar hal tersebut tak menjadi bencana tahunan, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]
Saya ingatkan kepada seluruh kementerian lembaga, TNI/Polri dan semua yang terkait, yang terbaik adalah preventif,†kata Jokowi di Dusun Garonggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Minggu (6/9/2015). “Sejak April sudah menggerakkan orang untuk mengawasi, mengontrol agar tidak terjadi kebakaran sejak awal. Jangan sudah kebaÂkaran luas, ini menjadi sulit,†imbuhnya.
Jokowi menjelaskan, saat ini sudah terjadi penurunan titik api yang semula 321 kini menjadi 129. Semula kawasan yang terbakar seluas 8.000 ha, kini berkurang 1.000 ha. Namun menurutnya hal itu tetaplah mengganggu. “Saya tidak ingin lagi bicara masalah penyebabnya apa, soÂlusinya apa. Semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan,†ujarnya.
Ia meminta agar semua aparat terkait segera menyelesaiÂkan pemadaman api. Kemudian dilakukan pengusutan terkait keÂbakaran hutan tersebut apakah itu karena kelalaian ataupun diÂlakukan secara sengaja.
“Sekarang ya sudah, kerÂjakan di lapangan. Tapi tahun depan pencegahan harus dinoÂmorsatukan,†tegasnya.
Ia juga meminta kepada keÂpolisian agar menindak secara tegas perusahaan yang melangÂgar peraturan. Sebab perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitarnya. “Sudah saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya unÂtuk perusahaan yang tidak meÂmatuhi. Tidak sekali dua kali kita sampaikan. Karena mereka sebetulnya juga harus bertangÂgung jawab terhadap kanan kirÂinya, terhadap hak yang sudah kita berikan kepada mereka,†tutupnya.
Jokowi juga mengancam akan mencabut izin perusahaan hutan bila terbukti dan terlibat dalam kebakaran hutan dan laÂhan di Sumatera. Menurut JokoÂwi, perusahaan harus mengemÂban tanggung jawab memelihara hutan dan lahan. “Sudah saya sampaikan ke Kemenhut, kalau iya (lalai), cabut…cabut,†ujar Presiden Jokowi di Dusun GaÂronggang, Kabupaten OKI, SumÂsel, Minggu (6/9/2015).
Tidak hanya itu, Jokowi akan memidana perusahaan yang terÂbukti sengaja membakar hutan dan lahan. Jokowi memerintahÂkan Kapolri untuk melakukan investigasi. “Dan sudah saya perÂintahkan ke Kapolri untuk ditinÂdak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak mematuhi,†tegas Jokowi.
Menurut Jokowi perusahaan yang memiliki kepentingan di hutan harus bertanggung jawab menjaga hutannya. “Karena mereka sebetulnya juga harus bertanggung jawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah kita berikan kepada mereka,†ungkapnya.
Terpisah, Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat, meminta Menteri KesÂehatan mendirikan rumah sakit khusus untuk menangani korban yang terkena dampak asap. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri konferensi pers Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Ahad, 6 September 2015.
“Kejadian yang sudah berkali-kali, untuk itu akan mendorong Menteri Kesehatan melakukan action plan, langkah-langkah yang pasti terutama dalam meÂnyiapkan Rumah Sakit Karantina Bahaya Asap,†kata Dede.
Ia menilai saat ini ada ribuan bahkan jutaan warga yang terkÂena bahaya asap, terutama masalah infeksi saluran pernaÂpasan akut (ISPA). Saat ini yang sudah banyak dilakukan hanya membantu dengan memberiÂkan masker, tapi tidak ada karÂantina terkait dengan penderita penyakit ISPA. Untuk itu dalam waktu dekat akan dibahas soal pendirian rumah sakit khusus karantina bagi masyarakat yang terkena dampak asap. “Dalam waktu dekat, Komisi IX akan memanggil Menkes agar menyÂiapkan program-program yang tepat guna mengatasi bahaya ISPA ini,†ujar Dede. Dia berÂharap di dalam anggaran tahun 2016 sudah disiapkan anggaran untuk mendirikan Rumah Sakit Karantina Bahaya Asap tersebut.
Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, pun berharap agar pemerintah betul-betul meningkatkan action plan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal yang diperlukan adalah suatu koordiÂnasi dan action plan yang cepat dengan bekerja sama dengan seÂmua aparat terkait, baik di daeÂrah, pusat, menteri, atau stakeÂholder, agar masalah ini dapat diselesaikan segera.
Dalam kesempatan yang sama, pihaknya akan menyerÂahkan sebanyak 50 ribu masker untuk masyarakat yang terkena dampak asap dan juga akan menÂgirim sepuluh dokter khusus unÂtuk penanganan ISPA. (net)
