Untitled-7Kasus dugaan korupsi lahan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Jambu Dua, Tanah Sareal, Kota Bogor kembali dilanjutkan hari ini. Agenda Sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung, yakni memeriksa empat orang saksi yang terdiri dari dua instansi di Pemerintahan Kota Bogor yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor.

Oleh : Abdul Kadir Basalamah
[email protected]

Kepala Seksi Inteli­jen Kejaksaan Neg­eri (Kejari) Bogor Andhie Fajar Arianto mengatakan pemeriksaan saksi terhadap staf BPN dan Bappeda tersebut untuk menggali ket­erangan sepu­tar status tanah yang dijadikan objek relokasi PKL yang dipi­lih oleh Pemkot Bogor.

“Ya, besok (Hari ini, Red) ada empat orang saksi yang dihadirkan pada persidangan. Dari empat orang saksi tersebut diantaranya dari Bappeda dan BPN. Pemeriksaan keterangan saksi tersebut ke­mungkinan besar untuk meng­gali mengenai status tanah yang dijadikan objek relokasi PKL itu,” terang Kasie Intel Kejari Bo­gor Andhie Fajar Ari­anto saat d i k o n ­f i r m a s i BOGOR TODAY, S e l a s a (12/7/2016) sore.

N a m u n ketika ditan­yakan mengenai siapa saja dan apa jabatannya, ia enggan menyebutkan dan menyarankan kepada awak media untuk memantau jalan­nya persidangan agar lebih jelas.

“Kalau nama saya tidak bisa sebutkan, yang jelas ada empat orang, intansinya dari Bappeda dan BPN. Kita lihat saja semuanya dipersidangan besok (hari ini, Red),” ucap­nya.

Mantan Kasie Intel Am­barawa itu menerangkan, pi­haknya hingga kini masih me­matangkan pemanggilan para saksi-saksi lainnya.

“Kita siapkan untuk pe­manggilan saksi berikutnya, sehingga rangkaian pem­buktian dimuka persidangan dapat tercapai secara maksi­mal,” tandasnya.

Ternyata kasus ini juga ten­gah menjadi perhatian dari berbagai praktisi hukum di Kota Bogor. Aktivis dan pegiat hukum Kota Bogor, Sugeng Teguh San­toso, meminta agar para saksi dipersidangan membeberkan fakta-fakta untuk membantu penegak hukum dalam men­jalankan tugasnya.

“Sebaiknya pada saat persi­dangan nanti para saksi mem­berikan keterangan sejelas-jelasnya, agar terbukti siapa yang bermain dalam kasus ini, karena bila meruntut dari dasar hukum yang ada yakni pasal 55 KUHAP, kemungki­nan besar para pejabat turut serta atau intervensi dalam menentukan harga tanah ini,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan, men­genai hal ini tentu tidak bisa dinilai begitu saja dan harus memiliki dasar hukum yang jelas, karena asa praduga tak bersalah tetap harus dikede­pankan.

“Semua tergantung ke­pada kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, apakah bisa mengumpulkan bukti-bukti yang ada atau tidak dalam kasus ini. Ke­tika Kejari Kota Bogor bisa mengumpulkan bukti-bukti tersebut, maka ketiga nama pejabat tertinggi Pemkot Bo­gor yang terlampir dalam surat dakwaan Kejari juga kemungkinan bisa terjerat,” pungkasnya. (Abdul Kadir Basalamah/ed:Mina)

 

loading...