Simalakama Boikot Produk Israel

PEMERINTAH berencana memblokir layanan transportasi berbasis aplikasi, Uber dan GrabCar. Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan telah meneken surat rekomendasi untuk pemblokiran Uber dan GrabCar. Surat tersebut telah dikirimkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Oleh : Latifa Fitria | Yuska Apitya
[email protected]

Keputusan Presiden Indone­sia, Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan untuk mem­boikot produk-produk yang berasal dari Israel, seperti neg­ara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), membuat dilema. Imbas dari keputusan ini, mulai merem­bet ke sektor ekspor produk dan investasi. Benarkah demikian?

Kepala Badan Koor­dinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjamin keputu­san Jokowi tersebut tidak akan berdampak terhadap investasi. Dik­arenakan ini hanya lebih kepada urusan perdagan­gan. “Saya nggak melihat itu sebagai impact ya karena itu sebagai sifatnya lebih ke perda­gangan,” ujarnya di Istana Neg­ara, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Franky menyebutkan, in­vestasi yang berasal lang­sung dari Israel tidak terdeteksi dalam skala 20 investor besar. Maka dari itu, Ia ya­kin pengaruhnya hampir tidak terlihat. “Kita kan kebetulan nggak melihat itu sebagai barrier ya, kalau 20 besar sih nggak masuk,” jelas Franky.

Walaupun dimungkinkan inves­tor tersebut sudah memiliki kantor di beberapa negara sentral, kemu­dian baru berinvestasi di Indonesia. Namun itu tidak terhitung investor dari Israel. “Investasi sejauh ini lebih banyak dari non Israel meskipun kita tahu bahwa bisa saja investasi dimil­iki oleh negara tertentu tetapi dari negara lain,” paparnya.

Sebagai akibat dari pemboikotan produk-produk Israel, dimungkink­an produk Indonesia juga tidak akan diterima. Artinya aktivitas perda­gangan antara kedua negara akan benar-benar diputus. Akan tetapi, pemerintah tidak perlu khawatir, sebab ekspor Indonesia sangat kecil. Dapat dipastikan dampak terhadap neraca perdagangan sangat sedikit. “Tidak signifikan, kan jumlahnya ter­lalu kecil,” ungkap Sasmito Hadiwi­bowo, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS di kantornya, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Diketahui realisasi ekspor ke Is­rael pada 2014 adalah US$ 138,87 juta dan 2015 adalah sebesar US$ 116,9 juta. Rata-rata per bulan hanya berkisar US$ 10-11 juta. “Ekspor tidak banyak. Sebulan paling US$ 10-11 juta dolar,” terangnya.

Apalagi dibandingkan dengan to­tal ekspor Indoensia dalam kurun waktu setahun. Pada 2015, ekspor In­donesia mencapai US$ 150,3 miliar. “Dibandingkan total yang miliaran itu kan 0, sekian kan,” tegas Sasmito.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Selasa (15/3/2016), ekspor Indonesia ke Israel pada 2014 adalah US$ 138,87 juta dan 2015 adalah sebesar US$ 116,9 juta Berikut rinciannya:

Minyak kelapa sawit kemasan 20 kg US$ 10,1 juta

Cokelat mentah dan lemak US$ 7,9 juta

Karet (TSNR) 20 kg US$ 7,2 juta

Mentega US$ 5,9 juta

Monokarboksilat asam lemak US$ 4,4 juta

Sarung tangan dan sejenisnya US$ 4,1 juta

LCD, LED dan benda jenis layar datar lainnya US$ 3,9 juta

Minyak kelapa sawit dengan berat 20 kg US$ 3,2 juta

Kain tenun dari kapas US$ 2,9 juta

Sepatu olahraga dengan bahan karet/plastik US$ 2,8 juta

Benang US$ 2,6 juta

Lemak atau minyak hewani-naba­ti US$ 2,4 juta

Kacang tanah mentah dan diawet­kan US$ 1,8 juta

Minyak inti sawit (RBD) US$ 1,7 juta

Mebel kayu US$ 1,6 juta

Sasmito juga meyakinkan, bahwa selama ini perdagangan antara In­donesia dengan dengan negara lain dapat berlangsung meskipun tidak ada hubungan diplomatik. Seperti dengan Israel dan Taiwan. “Kita se­belumnya berdagang dengan semua negara. Taiwan dan Israel saja yang kita nggak punya hubungan diplo­matik. Tapi kan untuk perdagangan kan jalan,” tandasnya. (*)