Sindiran Megawati Dorong Reshuffle

KETUA Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menyindir kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, yang tak sejalan dengan Nawa Cita. Mega mengaku kecewa dengan mindset BUMN yang terpola untuk kepentingan bisnis semata.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Megawati mengatakan, partainya telah mengkaji kinerja pemerintah. Hasil­nya, kata dia, ada perbe­daan yang signifikan antar program Nawa Cita dengan kebijakan di kementerian, lembaga, hingga road map pembangunan dan politik yang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Megawati juga mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Negara. Menurut dia, BUMN saat ini tidak menjadi penyokong ekonomi nasional yang menjadi alat negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. “Sekarang diperlakukan seperti ko­rporasi swasta. Mengedepankan bisnis semata sebagai pendekatan business to business,” kata Megawati saat mem­bacakan pidato Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jiexpo, Jakarta Pusat, Min­ggu (10/1/2016).

Karena perubahan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kata Megawati, PDI Perjuangan memberi per­hatian khusus terhadap BUMN. Hal itu harus dilalukan untuk meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan un­dang-undang terkait.

Selain itu, imbuh Megawati, PDI Per­juangan di DPR RI menggunakan haknya untuk membentuk Panitia Khusus Angket Pelindo II. Menurut dia, Pansus itu men­jadi pintu masuk utama untuk mengem­balikan tata kelola BUMN sesuai perintah konsitusi dan menjadi alat negara untuk memperkuat ekonomi yang bisa membu­ka akses permodalan serta meningkatkan produktivitas rakyat. “Kalau BUMN dike­lola baik, akan memberikan kontribusi op­timal ke pembangunan negara,” katanya.

Untuk itu, ucap dia, Rapat Kerja Nasi­onal PDIP yang berlangsung hingga Selasa 12 Januari 2016 itu mengusung tema Pola Pembangunan Nasional Semesta Beren­cana. Penjabaran itu, menurut Megawati, sesuai penjabaran Pasal 33 UUD1945 yang berisi kedaulatan rakyat atas kekayaan alam Indonesia.

Saat ini, BUMN dipimpin oleh Menteri Rini Soemarno. Menteri Rini pun tidak terlihat hadir dalam Rakernas ini. Jajaran menteri yang hadir adalah Menteri Koor­dinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono.

Ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamiz­ard Ryacudu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Mega juga mengatakan, visi dan misi personal dan kedaerahan dari tiap kepala daerah dapat menghambat pembangu­nan. Menurutnya, sikap tersebut harus diubah dengan suatu konsep pembangu­nan nasional jangka panjang. “Bahkan se­harusnya, kita mampu merancang sampai seratus tahun ke depan. Rancangannya pun tidak boleh berganti hanya karena pergantian pemimpin,” ujarnya.

Mantan Presiden Indonesia kelima ini mengatakan, konsep dan strategi pem­bangunan yang dijalankan di tiap daerah, selalu berangkat dari visi misi yang ber­beda beda. Hal ini yang sering menjadi permasalahan karena tidak bertemunya suatu kesamaan sikap dalam bentuk kebi­jakan. “Bahkan, sering terjadi adanya per­bedaan kebijakan dengan tingkat pusat,” ujarnya.

Karena itu, Megawati menawarkan sebuah program, yaitu Pola Pembangu­nan Nasional Semesta dan Berencana. Program ini merupakan perencanaan semesta yang tidak hanya diletakkan un­tuk lima tahunan masa jabatan eksekutif daerah maupun pusat. Menurutnya, Pem­bangunan Semesta membutuhkan peren­canaan semesta, guna melihat Indonesia secara utuh. “Memotret Indonesia dalam satu ke-Indonesia-an yang tak bercerai be­rai,” katanya.

Ia menjanjikan perencanaan ini, ti­dak akan mengubah nilai-nilai kedaera­han yang sangat beragam di Indonesia. Karena, dasar perencanaan program ini, adalah kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Konsep inilah, menurut Mega, yang dulu diterapkan oleh ayahnya, Proklamator Indonesia, Soekarno. “Saat saya kunjungan ke Shen-zhen, pemimpin China mengatakan mereka belajar dari konsep Soekarno tentang Pembangunan Semesta Berencana,” ujarnya. Megawati meyakini, perencanaan ini adalah jalan menuju Indonesia yang masyarakatnya adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di hadapan sekitar 4.000 orang kader PDIP, Megawati menyampaikan pidato politiknya ini. Ia juga sekaligus membuka Rakernas PDIP dan Ulang Tahun ke 43 PDIP. Rencananya, Rakernas ini akan di­lakukan dari tanggal 10-12 Januari 2015. “Apa yang disampaikan Ibu Mega sebagai Ketum partai sudah terbuka, sehingga ti­dak perlu ditafsirkan lagi,” ungkap Ketua DPP PDIP Pramono Anung di lokasi Rak­ernas PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakpus, Minggu (10/1/2016).

Meski tidak secara gamblang, Pramo­no terkesan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Megawati memang ditujukan untuk Rini. Nama Rini sendiri memang sudah berkali-kali diterpa angin bahwa akan didepak dari Kabinet Kerja. “Bu Mega menyampaikannya secara ter­buka dan sudah menjadi konsumsi publik. Tidak perlu penafsiran apa-apa,” tukas Pramono. “Sudah terbuka, tidak perlu ditafsirkan apa-apa,” tambahnya ketika dikonfirmasi ulang.

Presiden Joko Widodo sendiri sempat memberikan pengarahan kepada kader-kader PDIP dalam Rakernas ini. Dalam pengarahan tertutup itu, Jokowi disebut tidak menyinggung soal isu reshuffle yang sedang santer dibicarakan. “Dalam pen­garahan tertutup sama sekali tidak dibi­carakan tentang reshuffle kabinet,” tegas Pramono.

Lantas apakah ada tanggapan dari Jokowi mengenai sindirian Megawati ter­kait BUMN? “Beliau tidak menyinggung itu, tapi lebih pada menekankan tadi. Bahwa ini adalah tahun percepatan kerja, perlu bekerja lebih keras dan giat. Dan tidak punya banyak waktu jadi ya kerja,” jawab Pramono yang juga Seskab itu.

Terkait pernyataan Megawati yang cukup keras tersebut, Pramono tidak mengungkapkan apakah ada maksud ter­sirat atau tidak. Termasuk apakah yang disindirnya adalah Rini, Menteri BUMN, atau Kementerian BUMN itu sendiri. “Yang jelas Ibu sudah menyampaikan se­cara terbuka, tidak perlu lagi ditafsirkan apa-apa,” ujar Pramono.

PDIP menolak bicara soal reshuffle Rini, namun menyinggung rekomendasi Pansus Pelindo II soal Rini. “PDIP paham fatsun politik. Paham politik ekonomi BUMN yang seolah-olah dengan pendeka­tan corporate swasta, harus ada koreksi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas di JIEXPO Kemayoran, Ja­karta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal rekomendasi Pansus Pelindo II di DPR ke pemerintah. Salah satu rekomendasi itu adalah untuk mencopot Rini Soemarno dari jabatannya. “Ketika DPR lewat pan­sus nyatakan menteri BUMN langgar UU, ini akan jadi perhatian Jokowi. Jokowi se­lama menjalani komunikasi dengan DPR, ada hubungan menghormati. Ujungnya reshuffle atau tidak, kembali ke Presiden. Bukan keputusan kami,” jelasnya. “Kami tidak pernah keluarkan pernyataan reko­mendasi reshuffle,” lanjut Hasto.