Sistem Satu Arah Perlu Dikaji Ulang

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait dengan uji coba Sistem Satu Arah (SSA) pada tanggal 1 sampai 4 April 2016 mendatang mendapatkan tanggapan beragam. Salah satunya Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Oleh : Abdul Kadir Basalamah
[email protected]

Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Zaenul Mu­taqin menilai, rencana program SSA sangat ba­gus diterapkan, namun pihaknya mengatakan perlu dilaku­kan sejumlah persiapan-persiapan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yakni; tentang kajian-kajian aturan SSA, infrastuk­tur pendukung, sosialisasi dan lain sebagainya.

“Komisi C mendukung program SSA, tetapi harus mempunyai ka­jian yang komprehensif, seperti so­sialisasi kepada masyarakat sekitar dan menyiapkan sarana infrastuktur yang memadai. Tak lupa, penanga­nan PKL maupun persoalan lainnya, harus menjadi perhatian pihak Pem­kot Bogor,” ujarnya kemarin.

Menurutnya, program SSA sebai­knya jangan dipermanenkan terlebih dahulu apabila beberapa indikator tadi belum direalisasikan. “Jangan dipermanenkan terlebih dahulu, ke­cuali apabila hanya sekedar simulasi saja,”tambahnya.

Politikus Partai Persatuan Pemban­gunan (PPP) ini menjelaskan, dalam menerapkan kebijakan yang akan ber­dampak kepada berbagai aspek, diper­lukan kajian yang komprehensif dan mendalam, terutama soal sosialisasi kepada masyarakat, para pengguna kendaraan dan berbagai pihak lainnya.

Soal infrastuktur juga harus di­persiapkan secara maksimal, dari mulai kondisi jalan, rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan yang ter­penting adalah penangan PKL dis­ejumlah kawasan, semuanya harus dirapihkan dan benahi. Tak hanya itu, sejumlah jalur jalan alternative yang ada juga harus dipersiapan secara maksimal, agar tidak terjadi kemacetan baru di kawasan jalur al­ternative karena diterapkannya SSA.

“Permasalahan PKL memang sangat komplek dan harus ditangani secara maksimal. Jangan sampai ma­salah PKL belum tertangani, lalu SSA diterapkan, nanti ujungnya malah menimbulkan permasalahan perma­salahan. PKL di kawasan jalan Otista, di Jalan Roda, Jalan Suryakencana, Jalan Lawang Saketeng, Jalan Dewi Sartika, harus ditertibkan mulai dari waktu dekat ini dan akan dipindah­kan atau direlokasi kemana PKL itu, harus jelas dan terprogram. Kalau urusan PKL sudah selesai, baru SSA bisa direalisasikan. Komisi C juga mengingatkan kepada Pemkot Bogor untuk tidak gegabah dalam mengam­bil keputusan realisasi SSA,”jelasnya.

Kata Zaenul, jangan sampai ke­tika dirubah menjadi SSA, sejumlah ruas jalan di Kota Bogor malah men­imbulkan titik kemacetan baru, sep­erti di Jalan Kapten Muslihat, Jalan Sudirman, Jalan Juanda dan sejum­lah lokasi jalan alternative. Komisi C sangat mendukung sistem SSA, den­gan syarat persiapan harus sangat matang dan perencanaan maksimal direalisasikan. Bukan itu saja, sam­pai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan informasi secara utuh terkait SSA ini, sehingga sosialisasi harus dilakukan dengan maksimal.

“Kita minta kepada Pemkot Bo­gor untuk melibatkan seluruh pelaku transportasi, dari mulai Organda, KKSU dan termasuk para supir an­gkot. Untuk uji coba nanti, Pemkot Bogor juga harus melakukan evaluasi total, kalau hasilnya bisa mengurangi kemacetan, maka SSA bisa diteruskan, tetapi kalau hasilnya malah menim­bulkan kemacetan yang baru, maka harus dilakukan pembenahan kemba­li terkait perencanaan sesuai dengan kajian-kajian,” pungkasnya. (*)