Stop Sawit dan Tambang

PEMERINTAH tengah gencar membahas moratorium pembukaan lahan tambang baru. Kebijakan ini akan diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres), tujuannya agar jadi stimulus perusahaan tambang membangun pabrik pemurnian (smelter).

Oleh : Yuska Apitya
[email protected]

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa moratorium akan dikeluarkan dalam bentuk instruksi presiden (inpres). “Iya, itu berupa inpres,” ujar Pram di Kom­pleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (14/4/2016).

Meski demikian, Pramono mengakui bahwa ren­cana dikeluarkannya inpres tersebut belum dikomunikasikan kepada para pemang­ku kepentingan, seperti pengusaha kepala sawit.

Inpres soal moratorium lahan sawit dan tam­bang diungkapkan pertama kali oleh Presiden Jokowi di Kepulauan Seribu, kemarin. “Siap­kan moratorium kelapa sawit, siap­kan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan,” ujar Jokowi.

Alasannya, lahan sawit dan tam­bang yang ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan kapa­sitas produksinya.

Oleh sebab itu, tidak perlu ada pembukaan lahan baru un­tuk bisnis sawit dan tambang. Menyikapi kebijakan ini, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (An­tam), Tedy Badrujaman mengung­kapkan, pihaknya tak masalah jika pemerintah melarang pembukaan lahan tambang baru. Selain tengah aktif membangun smelter, usia se­jumlah lahan tambang eksisting mi­lik Antam juga masih panjang.

“Alhamdulillah. Yah bagus sekali (moratorium). Yang jelas lahan-lahan yang biasanya ada emas atau tam­bang lain kan biasanya di atas hutan lindung dan taman nasional, sehing­ga itu tidak bergerak lagi,” jelasnya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Selain itu, dia berujar, Antam masih memiliki banyak lahan-lahan yang belum digarap dan tidak masuk zona hutan lindung dan konservasi, sehingga aturan yang akan terbit tersebut tidak berpengaruh signifi­kan pada perseroan. “Ada zonasi-zo­nasi yang bisa kita kerjakan. Kita bisa masuk untuk ekspansi, apalagi kalau di situ ada potensi dan itu kita masih bisa dapatkan izin supaya bisa berop­erasi lebih panjang. Kita berterima kasih sekali,” kata Tedy.

Dia melanjutkan, Antam juga me­miliki ‘calon’ lahan tambang emas baru yang sampai sekarang belum digarap, letaknya berada di kawasan konservasi di Pegunungan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. “Walau kita sebetulnya pu­nya juga di daerah pegunungan yang di Oksibil di Papua.

Kami juga punya area itu, ka­lau ada moratorium izin tidak ke­luar kita akan setop,” tutupnya. Terpisah, Direktur Utama PT United Tractors Tbk. Gidion Hasan, men­gatakan moratorium yang lebih ma­suk akal dilakukan untuk eksplorasi, bukan lahan tambang baru.

Saat ini, UNTR yang memiliki perusahaan tambang batu bara, me­mutuskan untuk mengerem ekspansi lantaran harga yang masih rendah. Industri alat berat yang menjadi lini bisnis utama UNTR juga diproyeksi bakal melemah tahun ini. “Kalau ti­dak direm juga emiten tambang akan mengurangi ekspansi, karena harga masih rendah, terpenting harga ko­moditas membaik,” kata dia, Kamis (14/4/2016).

Kinerja emiten penjualan alat be­rat berkapitalisasi pasar Rp56,32 tril­iun, PT United Tractors Tbk. (UNTR) ambrol 28,1% menjadi Rp3,85 triliun pada 2015 dari tahun sebelumnya Rp5,36 triliun.

Pendapatan emiten berkode sa­ham UNTR tersebut terkoreksi 7,13% menjadi Rp49,34 triliun dari akhir tahun sebelumnya Rp53,14 triliun. Pendapatan Grup United Tractors itu merosot Rp3,7 triliun sepanjang tahun lalu.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasu­tion mengemukakan, pemerintah memiliki alasan tersendiri melaku­kan moratorium atau penundaan penambahan lahan sawit dan tam­bang. Moratorium lahan sawit tidak akan membuat pengusaha kekuran­gan lahan, karena pada dasarnya perkebunan sawit masih bisa mem­produksi dengan melakukan replant­ing sawit rakyat.

“Moratorium lahan sawit dan tambang implikasinya gimana? Arti­nya begini, kalau yang namanya perkebunan sawit sebetulnya masih bisa naik produksinya dengan mere­planting sawit rakyat. Karena beda produktifitasnya agak jauh,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Ja­karta, Kamis (14/4/2016).

Sementara lahan tambang, sambung mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, semata-mata un­tuk memberikan keadilan kepada para pengusaha tambang yang telah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter). Se­bab, jika tetap dibiarkan tanpa ada moratorium maka yang tidak mem­bangun smelter akan tetap dapat melakukan ekspor.

“Kalau tambang itu kan perso­alannya bagaimana dengan yang membangun smelter. Kalau anda buka, kemudian dia bisa bilang nan­ti siapa yang bisa ekspor kalau yang enggak punya smelter bisa ekspor, saya sudah membangun. Ya enggak adil dong. Jadi, itu supaya jangan terganggu apa yang sudah didorong untuk berkembang,” tandasnya.(*)