Untitled-8BOGOR, TODAY – Lebih dari sebulan gajinya tak dibayar­kan, ratusan petugas keber­sihan dan supir angkutan sampah berunjuk rasa di hala­man Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabu­paten Bogor, Selasa (19/1/2016).

Salah satu seorang pengun­juk rasa, Supriyadi (40) men­gaku, upah yang diterimanya setiap bulan cukup kecil. Han­ya Rp 700 sebulan da n digu­nakan menafkahi keluarganya. Akibat belum juga gajian, kelu­arga Supriyadi terpaksa berhu­tan ke warung.

“Gaji kami ini sudah mu­rah. Kenapa bayarnya masih telat juga. Kalau begini, anak-istri saya mau makan apa. Akhirnya saya mesti ngutang ke warung untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Supriyadi.

Akibat unjuk rasa ini, pen­anganan kebersihan di Bumi Tegar Beriman sedikit ter­ganggu. Para Pesapon itu men­unda pekerjaan mereka hingga mendapat kepastian kapan gaji mereka dibayarkan DKP.

BACA JUGA :  Pengamen Jalanan di Cileungsi Bogor Ditemukan Tak Bernyawa

Kepala DKP Kabupaten Bogor, Subaweh pun turun menemui pengunjuk rasa.Ia berjanji menyelesaikan pem­bayaran gaji hari ini. “Terlam­bat soalnya APBD 2016 belum cair. Hari ini kita selesaikan,” katanya.

Selain di DKP, unjuk rasa supir angkutan sampah juga terjadi di Kantor Unit Pelak­sana Teknis (UPT) Kebersihan Cibinong. Ratusan supir ini juga menuntut haknya serta tunjangan kesehatan yang tak kunjung dibayarkan dua bulan terakhir.

Berbeda dengan di Kantor DKP, unjuk rasa di UPT Keber­sihan sempat diwarnai kericu­han antara massa dengan petu­gas keamanan yang terpancing emosi saat ada aksi adu mulut. Ketika massa memaksa masuk ke dalam kantor, suasana kian memanas.

BACA JUGA :  Pengamen Jalanan di Cileungsi Bogor Ditemukan Tak Bernyawa

Salah satu supir, Rizal men­gaku, mereka telah mogok kerja sejak Senin (18/1/2016). “Tunjangan kesehatan dan gaji kami sudah dua bulan tidak dibayar,” katanya.

Massa pun kesal karena gagal menemui Kepala UPT Kebersihan. “Kami selalu gagal kalau mau ketemu kepala UPT. Cuma dikasih janji-janji tanpa bukti,” lanjut Rizal.

Kepala Teknis UPT Ke­bersihan, Subandi mengata­kan, semua kewenangan ada di tangan DKP. “Sudah kami sampaikan. Tapi ini bukan ke­wenangan kami. Hasil rapat sih, mereka janji minggu ini mau diselesaikan,” tandasnya.

(Rishad Noviansyah)

============================================================
============================================================
============================================================