JANJI memberi deviden Rp 1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bogor belum juga terlaksana, Komisi II DPRD justru menginginkan PD Pasar Tohaga berpartisipasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,5 miliar setiap tahunnya.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Sup­tandar pun men­dukung langkah Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) pimpinan Eko Romli Wahyudi itu untuk menggen­jot beberapa bisnis lain un­tuk menaikkan pendapatan serta menghindari kolaps.

“Apapun itu, saya akan du­kung. Karena BUMD kan untuk ikut menyumbangkan PAD ke pemerintah daerah. Yang pent­ing, bisnis yang dijalankan di­kaji secara matang supaya tidak salah langkah nantinya,” kata Adang kepada Bogor Today, Ka­mis (25/2/2016).

Selain sumbangan PAD, kata Adang, BUMD juga berfungsi untuk membuka lapangan pe­kerjaan baru untuk masyarakat. Pemkab Bogor pun siap jika Di­rektur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga, Eko Romli Wahyudi me­minta penyertaan modal.

“Asal memenuhi syarat dan tepat sasaran, kenapa tidak? Tapi, kami akan evaluasi terus kinerja mereka sepanjang ta­hun ini. Memang sulit yah kalau cuma mengandalkan retribusi saja,” lanjut Adang.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin menegas­kan jajarannya telah secara langsung meminta PD Pasar Tohaga mampu berkontribusi pada PAD sebesar Rp 1,5 mili­ar. “Kami sudah usulkan kok supaya mereka membuka unit bisnis baru,” katanya.

BACA JUGA :  Peringati Hari Kartini, Pemkab Bogor Hadirkan Layanan KB Serentak di 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor

Ia menambahkan, karena sejak berdiri PD Pasar belum pernah meminta penyertaan modal, pihaknya siap melulus­kan permintaan tersebut jika suatu saat nanti diajukan.

“Kenapa dari dulu tidak minta? Kami siap kok. Asal semua jelas dan sesuai prose­dur,” kata Yuyud.

Eko Romli pun menyadari minimnya inovasi dari BUMD yang dipimpinya. Ia mengaku telah mengumpulkan jajaran staf dan direksi lainnya un­tuk membahas rencana bis­nis sepanjang 2016 ini untuk bisa segera memenuhi devi­den Rp 1 miliar.

“Memang berat kalau han­ya mengandalkan retribusi. Karena ini mengatur peraturan bupati dan tidak pernah naik. Kalau begini terus, pasti bang­krut. Makanya, kami kembang­kan dengan membuka Tohaga Logistik, Trading dan Advertis­ing,” kata Eko.

Keadaan ini diperparah dengan masih banyaknya kios menganggur yang dimiliki. Dari ribuan kios pedagang yang tersebar di 24 pasar, ia menegaskan hanya 52 persen yang aktif beroperasi atau teri­si. Sementara sisanya tutup.

BACA JUGA :  RSUD Leuwiliang Hadirkan Dokter Spesialis di Laboratorium Patologi Anatomik

Romli pun mengaku telah menerbitkan edaran kepada pemilik toko yang tutup untuk menyewakan kembali maupun tetap membayar kebersihan keamanan. Pasalnya, jika toko mereka tutup, maka mereka ti­dak juga membayar kebersihan dan keamanan. “Kami selalu nombok soal kebersihan dan keamanan,” lanjutnya.

Menurutnya, banyaknya toko yang tutup, sangat ber­pengaruh pada psikis peda­gang maupun konusmen untuk berbelanja. “Makanya, kami akan coba Tohaga Logistik, Tohaga Trading dan Advertis­ing tadi untuk mencari sumber baru,” katanya.

Soal permodalan, kata Eko, pihaknya masih menunggu hingga Maret atau April men­datang. Jika dana mencukupi, maka pihaknya tidak membu­tuhkan penyertaan modal.

“Kalau memang kurang, kami pasti minta. Toh ini baru pertama. Kemarin dewan juga bilang kenapa dari dulu tidak minta? Kalau rencana bisnis­nya saja belum jelas buat apa. Sayang uangnya tidak terpak­ai,” tegasnya.

Ia menegaskan, dari tiga rencana yang telah disebut­kan, baru Tohaga Logistik yang telah terbentuk. Tim ini nanti­nya, kata Eko, menjadi penyu­plai salah satu praduk ke peda­gang yang ada di pasar. “Akan kita coba dulu dari sektor pertanian maupun sembako,” pungkasnya.

============================================================
============================================================
============================================================