Tiga Potensi Keuangan Syariah Milik Indonesia

Industri keuangan syariah telah ada di Indonesia sejak lebih dari dua dekade. Meskipun pertumbuhannya meningkat dari tahun ke tahun, namun dampaknya terhadap perekonomian nasional masih kecil dan kalah jika dibandingkan dengan industri keuangan konvensional.

Oleh : Winda Herviana
[email protected]

Menurut Kepala Badan Peren­canaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) So­fyan Djalil, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu menunjukkan potensi tersembunyi di industri keuan­gan syariah.

Potensi tersebut antara lain industri perbankan syariah, asuransi syariah dan sukuk. “Sebagai negara dengan pen­duduk muslim terbesar di dunia, Indone­sia perlu mengeluarkan potensi tersem­bunyi dari industri keuangan syariahnya. Potensi tersebut antara lain industri in­dustri bank syariah, asuransi syariah, dan sukuk,” ungkap Sofyan, di Hotel Shangri- La, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Sofyan menyebutkan, walaupun potensi industri perbankan syariah ini dominan dalam industri keuangan sya­riah, namun market share-nya tidak pernah melebihi lima persen.

“Segmen industri perbankan sya­riah memang dominan di industri keuangan syariah tapi tidak sebaik bank konvensional, kinerjanya masih belum baik dan mar­ket share-nya tidak pernah melebihi 5 persen,” kata Sofyan.

Kemudian di asuransi syari­ah, meskip­un Com­pound Annua l Growth Rate (CAGR) sekitar 30 persen sejak 2009, namun pasar asuransi syariah masih berada di posisi enam persen dari total premi asuransi.

“Kondisi ini mengindikasikan bah­wa industri asuransi syariah masih ter­buka lebar untuk berekspansi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat di Indonesia dengan kelas menengah yang terus berkembang memegang peluang besar bagi industri asuransi syariah tumbuh ditahun mendatang,” jelas Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, potensi tersembunyi ketiga yaitu pas­ar Sukuk. Sukuk memiliki peranan penting dalam pendanaan dan investasi baik pemerintah mau­pun sektor swasta.

“Potensi yang ketiga adalah di pasar sukuk, pasar sukuk memain­kan peranan pent­ing di instrumen pendanaan dan investasi un­tuk sektor pemer­i n tah dan swasta, namun pasar sukuk di Indonesia masih sangat bergantung pada sukuk global,” tuturnya.

Untuk mendorong hal tersebut, Sofyan mengatakan, pemerintah akan lebih proaktif dengan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

“Kita sedang membuat kelem­bagaan, KNKS, sekarang dalam peru­musan peraturan presiden. Den­gan adanya komite ini, maka pemerintah akan mempunyai peranan yang lebih proaktif untuk mendorong. Karena selama ini keuan­gan syariah di Indonesia ini lebih oleh inisiatif private center atau swasta. Per­an pemerintah masih sangat terbatas. Dengan komite yang dipimpin langsung oleh presiden, maka peran pemerintah akan lebih proaktif, dengan itu kita ha­rapkan pertumbuhan ekonomi syariah lebih cepat,” ungkapnya.

Langkah ini menurutnya akan membuat pemerintah segera mengelu­arkan regulasi yang lebih kondusif juga melaku­kan sejum­lah deregulasi jika dibutuhkan serta pembe­rian insentif.

“Proaktif misalnya keluarkan regula­si, bicara ke OJK bagaimana menyiapkan regulasi yang lebih kondusif, kemudian kalau ada sistem-sistem, aturan-aturan yang tidak tepat kita akan nilai. Kalau ada aturan-aturan yang menghambat, kita akan me-review akan deregulasi, kalau perlu insentif barangkali akan di­berikan insentif,” lanjut Sofyan.

Ia menambahkan, kehadiran ekono­mi syariah ini akan berdampak positif pada ekonomi karena bisa memberikan alternatif investasi pembiayaan bagi du­nia usaha. “Karena hadirnya ekonomi syariah, sistem perbankan Islam, akan bagus pada ekonomi, memberikan al­ternatif investasi, alternatif pembiayaan bagi dunia usaha, dan juga bagi pemer­intah,” tuturnya. (dtc)