JAKARTA, TODAY—Komisi III DPR RI secara bulat menyetujui Komjen Tito Karnavian menjabat Kapolri baru. Tito diingatkan unÂtuk segera membenahi internal Polri setelah dilantik.
“Untuk 100 hari pertama, yang paling mendesak adalah pembenahan ke dalam. PerÂcepat reformasi birokrasi interÂnal. Komunikasi yang lancar dengan senior-seniornya. Saran saya, Kapolri yang nanti dilantik tetap gandeng Wakapolri yang sekarang agar penetrasi lebih smooth,†kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Kamis (23/6/2016).
Fit and proper test Komjen Tito hari ini langsung dilanjutkan dengan Rapat Pleno Komisi III. SeÂluruh rangkaian selesai pada pukul 15.45 WIB. “Tadi pertanyaan juga enggak banyak. Tanya jawab seleÂsai lanjut pengambilan keputusan. Tadi anggota ingin cepat selesai karena ingin berbuka puasa,†paÂpar politikus Golkar ini.
Sebelumnya, di penghuÂjung fit and proper test, BamÂbang sempat memberikan 13 catatan akhir untuk Tito. BeriÂkut adalah 13 poin tersebut: 1. Polri harus memiliki program unggulan yang berbeda dengan calon kapolri sebelumnya
- Reserse agar menjadi priorÂitas, hindari kriminalisasi perkara
- Perlu dilakukan reformasi internal mulai dari rekrutÂmen hingga reward dan punishment
- Polsek harus menjadi ujung tombak dari kepolisian
- Polri ditempatkan sebagai lemÂbaga yang paling korup dan hingga saat ini Polri masih belum mampu menyelesaikan persoalan itu. Ini yang harus disikapi oleh calon Kapolri
- Penanganan terorisme yang tiÂdak melanggar HAM
- Perlu konsep jitu untuk menyeleÂsaikan konflik antara Polri dengan KPK8. Perlu dilakukan kerja sama yang lebih baik dengan TNI untuk mengÂhindari konflik antara Polri dan TNI
- Perlu konsep dalam sistem pemÂbinaan karier dan diharapkan sistem pembinaan karier yang terbuka dan profesional
- Perlu peran wanita dalam menÂduduki jabatan di Polri
- Perlu strategi membangun Polri yang berkarakter
- Kapolri diagendakan harus sering turun ke daerah mengunjungi Polres atau Polda atau blusukan
- Perlu program gerakan zero corruption dalam seluruh penerimaan Bintara, Akpol, Sespim, dan lainnya sebagai bagian dari upaya membanÂgun postur Polri yang profesional berÂsih mandiri dan bebas KKN.
Sementara ditemui usai sidang, Komjen Tito bertekad untuk melakuÂkan yang terbaik untuk Polri dan masyarakat. “Komisi III menyatakan menyetujui saya sebagai Kapolri, saya ucapkan terima kasih,†kata Tito.
Tito menyampaikan ini usai menÂjalani fit and proper test di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, JaÂkarta Pusat, Kamis (22/6/2016). Uji kepatutan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Bambang Soesatyo.
Tito mengaku senang karena rangÂkaian uji kelayakan dan kepatutan ini juga didengar langsung masyarakat Indonesia. Untuk itu, Tito berharap Komisi III maupun masyarakat menÂdukung dirinya supaya dapat menÂjalankan amanah dengan baik.
“Bagi saya pribadi bila rangkaian itu tuntas, bagi saya cobaan dari Allah, saya ingin melakukan yang terbaik,†tutupnya.
Tito mengatakan akan meningÂkatkan kerjasama dengan Badan NarÂkotika Nasional (BNN) untuk berantas narkoba. Tito mengatakan, masalah narkoba menjadi salah satu perhatian Polri.
“BNN fokus di jaringan besar dan pencegahan. Kami di Polri, pencegaÂhan, bimbingan masyarakat, inteliÂjen. Dan kewilayahan, pencegahan di semua sektor. Mendorong penindakan jaringan. Sama seperti kasus korupsi,†kata Tito. “Rehabilitasi jadi fokus kita. Ini bisa mengurangi jumlah kasus, jumlah tersangka yang harus ditahÂan,†sambungnya.
Sementara untuk penanganan miras, Tito mengatakan hal itu sudah ada undang-undangnya dan praktik lapangannya berbeda-beda di setiap wilayah. “UU bolehkan miras. Di daeÂrah masing-masing buat perda. Bali boleh untuk wisata. Tapi ada daerah yang larang miras. Misal di Papua, Aceh,†urainya. “Sebagai pimpinan Polri tentu akan sesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kalau Perda larang miras, kita tegakkan. Kalau Perda sepÂerti di Bali, kami tidak akan larang,†sambungnya.