JAKARTA TODAY- Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan siap menghadapi organisasi
kemasyarakatan (ormas) yang gerakannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengusung radikalisme.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, sikap ini sejalan dengan program
revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, Pancasila harus tertanam di pikiran, tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. “Kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila, itu yang berbahaya. Ormas yang gerakannya menentang Pancasila
tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental,†kata Gatot dalam keterangan tertulis, Selasa (17/1/2017).
Gatot menilai, gejolak sosial yang terjadi belakangan ini, terutama perang opini di media sosial, telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Upaya untuk melawan  gerakan radikalisme dan ormas anti-Pancasila diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
“Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindset-nya sudah berubah, padahal budaya Indonesia adalah
santun dan damai,†imbuhnya.Kemarin, Gatot masih memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menyampaikan, rapim TNI pada 2017 dinilai strategis dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Gatot menegaskan, TNI berkomitmen mendukung program pemerintahan yang sah. Pihaknya sepakat menghadapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme serta mengganggu jalannya pembangunan nasional.
“Dua poin ini yang menjadi titik sentral, sehingga pada Rapim ini sejumlah Kementerian ikut memberikan pengarahan dan petunjuk agar semua dapat berjalan lancar dan TNI dapat membantu program-program pemerintah, baik di pusat maupundi daerah,†katanya.
Selain Gatot, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan hal yang sama di tempat terpisah. Menurutnya, pola pikir dan budaya masyarakat Islam di Indonesia saat ini tergerus oleh sekelompok ormas intoleran. “Hal yang menjadi atensi bagi kepolisian dari Aksi 212, meski aman tapi membuka wacana baru dari beberapa (kelompok) Islam, tergerusnya mainstream Islam, meningkatnya transnasional yang kurang pas dengan situasi kebinekaan,” kata Tito.
Dia menyebut aksi 212 telah melahirkan gerakan yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan. Aksi yang diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu dianggap berimplikasi luas sehingga menimbulkan
gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.
Sementara itu, konflik antara Front Pembela Islam (FPI) dengan Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan terkait jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), kian meruncing.
Ketum FPI Sobri Lubis mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Anton. “Kapolri harus pecat Kapolda Jawa Barat yang terlibat ini,” kata Ketua Umum DPP FPI Sobri Lubis di Jakarta, kemarin.
Sobri mengatakan FPI telah melaporkan Anton ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Saat ini FPI sedang mempersiapkan segala sesuatunya. “FPI telah melaporkan ke Propam Mabes Polri,” kata dia.
