BOGOR, Today – MOU kerjasama antaÂra Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor dengan Badan Pembinaan HuÂkum Nasional (BPHN) Kementerian HuÂkum dan HAM RI untuk menyelenggaraÂkan konsultasi hukum bagi masyarakat, sudah terjalin sejak 2005 lalu dan terus berlangsung hingga saat ini. Program konsultasi hukum itu ditindaklanjuti denÂgan melaksanakan kegiatan pelayanan dan konsultasi hukum bagi masyarakat sebagai agenda tahunan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor Hj. Endeh Suhartini, SH, MH., mengutarakan, pelayanan itu dimaksudkan untuk memberikan kemuÂdahan kepada masyarakat agar mengeÂtahui hukum, mengacu kepada aturan dan memecahkan masalah yang dihadaÂpi langsung dalam rambu hukum, denÂgan cara konsultasi, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan baik. “Program itu juga merupakan bagian dari Tri DharÂma Perguruan Tinggi,†ujar Endeh.
Karenanya ia berharap kegiatan ini membawa manfaat besar bagi masyaraÂkat. Ia melanjutkan, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan kajian dan peneliÂtian bersama untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dan pemerintah di bidang hukum. “Bentuk program ini mungkin saja terus berkembang dan setiap tahun selalu diperbaharaui,†jelasÂnya.
Kegiatan pelayanan dan konsultasi hukum tersebut mendapat sambutan yang cukup besar dari masyarakat, hal ini terlihat dengan banyaknya maÂsyarakat yang datang untuk berkonÂsultasi. Dari kegiatan itulah, FH UNIDA melihat, rata-rata permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dalam konsultasi hukum tersebut antara lain masalah perkawinan, kewarisan, pertaÂnahan, hukum pidana, dan hukum perÂdata. “Dari sekian permasalahan yang ada di masyarakat ini kemudian akan ditindklanjuti dengan kajian atau peneliÂtian. Salah satu yang harus dipecahkan adalah soal pengesahan nikah siri yang insya Allah akan segera direncanakan sebagai bentuk kerjasama FH UNIDA Bogor dengan Pemerintah Desa,†paÂpar Endeh kepada BOGOR TODAY, Selasa (01/09/2015), kemarin. Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, KabuÂpaten Bogor, selanjutnya akan dijadikan sebagi tempat pelaksanaan program Desa Binaan sejak dilaksanakan kerÂjasama program tersebut pada Rabu, 3 Juni 2015 lalu.
(Rifky Setiadi)