Utang dari China Disoal

Seperti diketahui, 3 bank milik negara mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai USD3 miliar atau USD1 miliar untuk masing-masing bank.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Achmad Bai­quni mengatakan, kemampuan bank-bank pemerintah dalam likuiditas dan solvabilitas masih tinggi. “Kemampuan kami untuk membayar utang juga kuat yang terlihat dari risiko keuangan kami,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Ja­karta, Selasa (01/03/2016).

Lebih lanjut, Baiquni mengin­formasikan b a h w a saat ini aset Bank Mandiri tercatat senilai Rp807,5 triliun, BRI senilai Rp845,9 triliun, dan BNI senilai Rp478,7 triliun. “Aset terha­dap pinjaman CDB Bank Mandiri sebe­sar 58,8 kali, BRI sebesar 61,4 kali, dan BNI sebesar 34,7 kali,” ujarnya.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan, dalam perjanjian pinja­man ini, aset bank atau aset negara tidak ada yang dijadikan agunan atau jaminan. Selain itu, dirinya juga me­nyatakan apabila ada wan prestasi dari bank milik pemerintah dalam pengem­balian pinjaman, akan diselesaikan oleh masing-masing bank. “Pemerintah tidak ada kewajiban untuk bail out,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan pinja­man dari China (CDB), Anggota Komisi VI Tifatul Sembiring mencurigai hal tersebut ada unsur ingin menguasai BUMN Indonesia secara tidak langsung.

“There is no free lunch. Dahulu bentuk penjajahan berusaha menguasai secara langsung. Tetapi, dikhawatirkan pinjaman CDB ini bentuk penjajahan tidak langsung yang dilakukan secara halus,” ujarnya.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ti­fatul dalam rapat di Komisi VI. Tak han­ya itu, para anggota dewan juga mence­car para direktur utama bank BUMN yang telah mendapatkan pinjaman dari bank China tersebut. “Saya mengeta­hui, relasi khusus bank-bank itu kan sebenarnya sudah ada. Sehingga, akan ada perlakuan khusus bagi debitur-deb­itur tertentu. Kami menginginkan pin­jaman ini memiliki prinsip keadilan,” ungkapnya.

Tifatul menambahkan, pemer­intah harus nasionalis termasuk dalam soal pinjaman. “Saya mengin­gatkan, agar pemerintah bisa lebih bersifat nasionalis, meski kita mem­butuhkan dana bank untuk pem­bangunan infrastruktur,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Direk­tur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin merespons pernyataan Tifatul. Menurut Budi, pinjaman yang telah ditandatangani tersebut sudah sesuai dengan aturan dan tidak mengikuti aturan dari CDB.

“Perjanjian utang tidak mengikuti aturan dari CBD. Tapi pinjaman sudah sesuai dengan format perjanjian Asia- Pasifik. Pinjaman juga telah melihat profitabilitas, kemampuan membayar bank, dan aset masing-masing bank, serta pertimbangan lainnya,” ujar Budi.

(dtc|bisnis.com)