BOGOR TODAY – Soal penertiban bangunan tak berizin di kawasan Puncak menjadi dilema bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Musababnya bangunan liar yang berada dibilangan Cisarua, Kabupaten Bogor tersebut disinyalir milik petinggi negara.

Hal itu pun ditegaskan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. Sehingga permasalahan tersebut menjadi kendala tersendiri dalam menertibkan bangunan liar.

“Saya tinggal di Puncak sudah lama dari kecil. Yang menginstruksikan penertiban orang pemerintah pusat, tetapi yang punya tanah orang pusat. Mending kalau tidak punya jabatan strategis, itu, jadi kendala,” kata Iwan kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

Menurut Iwan, jika pemerintah pusat menginginkan penertiban secara masif di wilayah selatan Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor membutuhkan bantuan berupa dukungan dari pusat.

“Karena tahu sendiri di Puncak itu seksi banget, petinggi, mantan petinggi, pada punya bangunan tak berizin. Kalau dibongkar bagaimana. Harus semua sama, jangan sampai pilih-pilih,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Diketahui, sejumlah bangunan tak berizin di kawasan Puncak kembali menjadi perhatian pemerintah pusat untuk segera ada penertiban.

Hal itu mencuat setelah Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait dengan tata kelola Kampung Arab di kawasan tersebut.

Selain belum terdapat data yang pasti mengenai jumlah imigran di Kampung Arab Cisarua, menurut anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala, ada dugaan penyelundupan hukum.

“Tanah atau aset yang dijadikan tempat usaha, khususnya vila, diduga dimiliki oleh orang asing dan dikelola oleh penduduk lokal,” katanya.

Adrianus menegaskan bahwa secara administratif nama yang tertera di sertifikat adalah nama penduduk lokal. Namun, pemilik sebenarnya adalah warga negara asing. (Bambang Supriyadi)