CIBINONG TODAY – Polemik pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sentul City hingga saat ini belum menemukan titik terang. Meski sudah menggelar audiensi bersama Paguyuban Warga Sentul City (PWSC), PDAM Tirta Kahuripan dan seluruh stakeholder terkait, termasuk DPRD Kabupaten Bogor, namun pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, belum bias memutuskan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin mengatakan, pertimbangan keputusan pengelolaan SPAM Sentul City akan dirapatkan dalam pertemuan berikutnya di tataran pemerintah daerah.
Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran Putusan MA yang mengatur pengelolaan SPAM masih harus dikaji lebih dalam.
“Di satu sisi kita harus mengikuti aturan apalagi putusan tertinggi, putusan MA. Nanti akan ada lagi rapat di pemda dan kita sinkronkan dulu ini bagaimana baiknya,” kata Yuyud usai memimpin auidiensi di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (7/2/2019).
Yuyud pun mengaku DPRD Kabupaten Bogor akan menjadwalkan pertemuan dengan Ombudsman RI sebagai lembaga yang mengadukan polemik SPAM, untuk melakukan negosiasi perihal pengelolaan SPAM di Sentul City ini.
“Kita akan negosiasi, karena bagaimana mungkin penegakkan hukum malah memberikan dampak tidak baik kepada hak masyarakat. Harusnya tidak begitu, berarti ada yang salah,” ungkap Yuyud.
Dalam keputusan MA No.463 K/TUN/2018 tersebut dikatakan bahwa pengelolaan SPAM larang dilakukan oleh swasta dan harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam hal ini Perusahaa Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
“Tapi kalau dikelola oleh BUMD akan ada masa transisi yang dijalani karena ada peralihan. Lalu belum tentu juga langsung disetujui oleh Sentul City karena ada sebagian aset mereka dalam SPAM ini sepanjang 5,7 kilometer,” kata Yuyud.
Hal lain, jika pengelolaan ini diambil alih oleh PDAM Tirtah Kahuripan Kabupaten Bogor, potensi keterlambatan pasokan air sangat rentan terjadi. Yuyud menyebut harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan stakeholder berkaitan.
