Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Bogor, Nurhayanti yang menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp 1,1 triliun tahun 2014 menjadi tamparan keras bagi Bumi Tegar Beriman.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Bupati Nurhayanti pun langsung memanggil seÂjumlah Satuan Kerja PerÂangkat Daerah (SKPD) untuk membeberkan soal serapan anggaran di pos anggaran masing-masing.
Berdasarkan informasi yang diÂhimpun Bogor Today, serapan angÂgaran Pemkab Bogor di semester I baru mencapai 30 persen. Itu sangat rendah mengingat tahun 2015 akan berakhir sekitar lima bulan untuk tuÂtup anggaran.
“Untuk serapan pada tahun 2015 ini, saya belum mendapat laporan lengkap dari dari setiap SKPD. Nanti jika sudah lengkap, saya kan paparÂkan semua hasil serapan anggaran pada tahun 2015 ini,†tegas NurhayÂanti.
Mantan Sekda Kabupaten Bogor itu juga berjanji menyampaikan kenÂdala atas macetnya serapan anggaÂran yang terjadi di beberapa SKPD.
“Saya akan evaluasi terus supaya konkrit. Termasuk nanti saya samÂpaikan kendala serta progres dalam enam bulan kedepan seperti apa,†tuturnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor juga terus mengingatkan Nurhayanti untuk menjadikan Silpa Rp 1,1 triliun sebagai pelajaran agar tidak terulang di tahun-tahun menÂdatang.
“Jangan sampai terulang lagi Silpa Rp 1,1 triliun pada tahun ini. Makanya pengawasan juga harus ditingkatkan. Ini pelajaran untuk Bupati setelah adanya Silpa yang cukup tinggi itu,†ujar Ketua Fraksi Gerindra, M Rizki.
Sementara itu, Akademisi UniverÂsitas Djuanda, Beddy Irawan MaksuÂdi berpendapat agar Nurhayanti tiÂdak main-main dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, dalam kondisi pemerintahan Kabupaten Bogor yang saat ini pincang.
“Sekarang bupati belum punya wakil, jadi pemerintahan KabupatÂen Bogor bisa dikatakan pincang. Makanya Silpa yang besar itu haÂrus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti jumlahnya makin memÂbengkak,†tukasnya.
Sebelumnya, Nurhayanti telah menjabarkan bila Silpa Rp 1,1 triliun itu tidak seluruhnya merupakan anggaran tidak terserap. Namun, ada upaya penghematan anggaran hingga Rp 319 miliar sesuai kebijakan pemerintah pusat.
“Kita mengikuti apa yang pemerÂintah pusat anjurkan. Rapat-rapat dinas di hotel sudah kami hindari, perjalanan dinas juga kita tekan. Hasilnya bisa hemat Rp 25,6 miliar lebih. Jika ditotal, efisiensi APBD 2014 mencapai Rp 319 miliar,†teÂgasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, Rustandi menÂgaku masih merekap laporan pemÂbelanjaan di beberapa SKPD.
“Untuk pendapatan 46 persen dan untuk pembelanjaan baru 38 persen,†singkatnya. (*)
