Megawati Kawal Reshuffle Kabinet

JAKARTA, TODAY — Sinyal re­shuffle kabinet semakin kuat. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan re­shuffle dalam waktu dekat. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga terus melakukan konsoli­dasi internal untuk mengawal reshuffle. Kabarnya Mega sedang mempersiapkan sejumlah nama \menjadi calon menteri dari PDIP yang akan diusulkan ke Jokowi. “Setiap hari kumpul di rumah Ibu,” kata seorang politikus PDIP, Kamis (25/6/2015).

Salah satu nama calon menteri yang bakal diusulkan ke Jokowi adalah eks Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Ada juga beber­apa opsi lain yang sedang disiapkan Mega. “Nama-namanya di tangan Ibu,” katanya.

Megawati ternyata memang terus me­mantau kinerja menteri pembantu Pres­iden Jokowi. Mega memantau setiap produk pemerintahan yang tidak sesuai dengan Nawacita. “Yang penting diawasi Bu Mega itu produk kekuasaan ini memberikan maslahat bagi rakyat tidak, dilaksanakan sesuai Nawacita nggak,” ucap politikus PDIP Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2015). “Ibu marah itu kalau ideologi nggak dijaga,” tegasnya.

Namun, ditegaskan Aria Bima, tidak akan ada yang menekan Jokowi. Kalaupun ada usulan evaluasi itu dianggap hal yang wajar. “Yang nggak boleh itu menekan Presiden. Kalau mengusulkan, mengevalu­asi itu biasa,” ujarnya.

Kabarnya reshuffle kabinet akan diu­mumkan Presiden Jokowi H-7 sebelum Lebaran. Isu kocok ulang menteri dalam Kabinet Kerja menguat. Fungsionaris PDIP kini menyatakan politisi senior par­tainya, Pramono Anung, cocok menjadi menteri. “Saya pikir Pak Pramono Anung mempunyai kualifikasi yang cukup sebagai menteri. Jadi Sekretaris Kabinet bisa, jadi Sekretaris Negara bisa, jadi Menteri ESDM bisa,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto saat dihubungi, Kamis (25/6/2015).

Menurut Bambang, Pramono punya syarat objektif yang cukup untuk menjadi men­teri. Pramono pernah menjadi Pimpinan DPR, pernah menjabat Sekjen PDIP, dan bergelar dok­tor.

Desas-desus termu­takhir menyebut Pramo­no bakal jadi menteri le­wat reshuffle yang akan dilakukan. Bambang melihat desas-desus semacam itu sudah tak asing lagi, bahkan sudah ada sejak awal pemer­intahan Jokowi hendak dibentuk. Untuk kebenaran pastinya, yang jelas Fraksi PDIP belum menerima infor­masi bahwa ada anggotanya (Pramono) bakal menjadi menteri. “Sebagai Ketua Fraksi, saya belum menerima informasi itu. Tapi informasi seperti itu biasanya be­lakangan diterima Fraksi,” kata Bambang.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai PDIP seharusnya mendapat tambahan lima kursi menteri. Jumlah itu didapat berdasarkan proporsi perolehan Pemilu 2014. Namun sejumlah Fungsionaris PDIP menyatakan Mega­wati tak berhitung demiki­an. “Yang dikatakan Pak Baskara (Ahmad Basarah) itu kan wacana. Tapi kalau Ibu Ketum apa pernah hi­tung-hitungan pakai kalku­lator?” kata Bambang.

Menurut Bambang, Megawati tak berhitung semata-mata layaknya menggunakan kalkulator, namun Megawati meng­gunakan pertimbangan yang lebih luas ketimbang kalkulasi belaka. “Yang beliau inginkan adalah Indonesia Raya. Ukuran­nya bukan jumlah, tapi bagaimana Indonesia menjadi sesuai dengan cita-cita founding father, membangun jiwa dan badan untuk Indonesia,” ujar Bambang.

Seperti Basarah, Bambang mem­bandingkan antara Partai NasDem yang memperoleh 36 kursi di DPR dengan PDIP mendapat 109 kursi. Namun untuk jumlah menteri, PDIP dan NasDem sama-sama mendapat empat kursi menteri saja. Mestinya, PDIP mendapat tiga kali lipat jumlah kursi menteri dari yang didapat NasDem, yakni 12 kursi. Namun itu hanya sebatas kalkulasi saja. “Dalam konteks ini, kita serahkan pada kewenangan Presiden Jokowi,” kata dia.

Kabar bakal adanya percepatan reshuf­fle ini diendus partai pengusung Jokowi-JK. Kemarin petang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Is­kandar menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Tim Komunikasi Presiden mengatakan, tidak ada pembi­caraan mengenai perombakan kabinet dalam pertemuan itu.

“Belum ada pembicaraan soal reshuf­fle,” ujar Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki saat ditemui wartawan di Kom­pleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).

Teten mengatakan, kedatangan Muhai­min bukan karena dipanggil Presiden, me­lainkan memang ada agenda pertemuan. Teten juga menegaskan, hanya PKB yang hadir dalam pertemuan itu, tidak ada par­pol lain. “Bukan dipanggil, tetapi Presiden memang ingin bertemu dengan mereka. Dan saya tidak ikut dalam pertemuan itu,” ujar Teten. “Enggak ada yang lain, PKB saja. Saya tidak ikut soalnya,” tambah Teten.

(Yuska Apitya Aji)