JAKARTA TODAY – Tak semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Usulan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Si­kap ini terlihat secara gamblang dalam rapat paripurna hari ini. Dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, tiga fraksi menolak, satu fraksi tak bersikap, dan enam fraksi sisanya menyetujui usul ini.

Adapun fraksi yang menolak adalah PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hanu­ra. Semua anggota Fraksi Partai NasDem me­milih meninggalkan ruangan pada awal rapat sebagai bentuk penolakan. “Dengan ini, kami meninggalkan ruang rapat ini dengan menga­takan selamat tinggal, kami tidak mau bertang­gung jawab,” kata Jhonny dari Partai NasDem sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Sedangkan PDI Perjuangan menolak den­gan tak membacakan tanggapan apa pun. Par­tai Hanura turut menolak karena usul dana program ini dianggap tak sesuai konstitusi dan berpotensi tumpang tindih dengan dana reses DPR. “Hanura tidak ingin mengambil program yang bukan tugas DPR. Takut terjadi tumpang tindih dengan pemerintah,” ujar Arief Sudi­tomo dari Fraksi Partai Hanura.

Baca Juga :  Nahas, Maling Bacok Pria dan Anaknya di Pematangsiantar

Partai Demokrat memilih tak bersikap hingga DPR memperjelas lima syarat peny­ampaian dana aspirasi yang dulu pernah ditolak pemerintah Susilo Bambang Yud­hoyono. “Demokrat belum bersikap. Kami minta kepastian atas respons terhadap yang disampaikan, sehingga ada kepastian bahwa DPR dan pemerintah punya sikap yang sama,” tutur juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Her­man Khaeron.

Sebanyak 90 anggota Fraksi Golkar meny­etujui usul ini. Juru bicara fraksi, Misbakhun, mengatakan anggotanya hanya mengajukan program pembangunan, bukan besaran dana aspirasi. “Ini menepis anggapan bahwa usul program dapil untuk mendapatkan uang kampanye dari negara. Program ini harus mengedepankan transparansi dana akunta­bilitas,” ucapnya.

Begitu juga Fraksi Partai Gerindra. Seban­yak 73 anggota fraksi sudah mengumpulkan usul program. Mereka akan mengusulkan pembangunan toilet, rumah layak huni, dan sumur artesis.

Baca Juga :  Banyak Dikritik, PLN Batalkan Pengalihan Kompor Listrik

Partai Amanat Nasional mengajukan usul serupa. “Dari 48 anggota, ada 35 orang yang mengajukan usul,” kata Totok Daryanto dari PAN. Sebanyak 42 anggota Fraksi Partai Ke­bangkitan Bangsa juga mengusulkan program pembangunan. Mereka berencana memban­gun sekolah, rumah, MCK, dan memperbaiki jalan raya yang rusak.

Andi Akmal dari Fraksi Partai Keadilan Se­jahtera mengatakan terdapat 40 anggota frak­sinya yang mengajukan program. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan baru mengajukan 6 usul dari total 32 anggota fraksi.

Selanjutnya, usul ini akan dirangkum pimpinan DPR dan diserahkan kepada Pres­iden. Pemerintah melalui Kementerian Keuan­gan membahas persetujuan usul ini bersama Badan Anggaran DPR. Jika disetujui, dana as­pirasi sebesar Rp 11,2 triliun akan dicairkan melalui alokasi pemerintah daerah. “Usul ini silakan diintegrasikan dengan program pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

(Yuska Apitya/net)