JAKARTA TODAYÂ – Tak semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Usulan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan. SiÂkap ini terlihat secara gamblang dalam rapat paripurna hari ini. Dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, tiga fraksi menolak, satu fraksi tak bersikap, dan enam fraksi sisanya menyetujui usul ini.
Adapun fraksi yang menolak adalah PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai HanuÂra. Semua anggota Fraksi Partai NasDem meÂmilih meninggalkan ruangan pada awal rapat sebagai bentuk penolakan. “Dengan ini, kami meninggalkan ruang rapat ini dengan mengaÂtakan selamat tinggal, kami tidak mau bertangÂgung jawab,†kata Jhonny dari Partai NasDem sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.
Sedangkan PDI Perjuangan menolak denÂgan tak membacakan tanggapan apa pun. ParÂtai Hanura turut menolak karena usul dana program ini dianggap tak sesuai konstitusi dan berpotensi tumpang tindih dengan dana reses DPR. “Hanura tidak ingin mengambil program yang bukan tugas DPR. Takut terjadi tumpang tindih dengan pemerintah,†ujar Arief SudiÂtomo dari Fraksi Partai Hanura.
Partai Demokrat memilih tak bersikap hingga DPR memperjelas lima syarat penyÂampaian dana aspirasi yang dulu pernah ditolak pemerintah Susilo Bambang YudÂhoyono. “Demokrat belum bersikap. Kami minta kepastian atas respons terhadap yang disampaikan, sehingga ada kepastian bahwa DPR dan pemerintah punya sikap yang sama,†tutur juru bicara Fraksi Partai Demokrat, HerÂman Khaeron.
Sebanyak 90 anggota Fraksi Golkar menyÂetujui usul ini. Juru bicara fraksi, Misbakhun, mengatakan anggotanya hanya mengajukan program pembangunan, bukan besaran dana aspirasi. “Ini menepis anggapan bahwa usul program dapil untuk mendapatkan uang kampanye dari negara. Program ini harus mengedepankan transparansi dana akuntaÂbilitas,†ucapnya.
Begitu juga Fraksi Partai Gerindra. SebanÂyak 73 anggota fraksi sudah mengumpulkan usul program. Mereka akan mengusulkan pembangunan toilet, rumah layak huni, dan sumur artesis.
Partai Amanat Nasional mengajukan usul serupa. “Dari 48 anggota, ada 35 orang yang mengajukan usul,†kata Totok Daryanto dari PAN. Sebanyak 42 anggota Fraksi Partai KeÂbangkitan Bangsa juga mengusulkan program pembangunan. Mereka berencana membanÂgun sekolah, rumah, MCK, dan memperbaiki jalan raya yang rusak.
Andi Akmal dari Fraksi Partai Keadilan SeÂjahtera mengatakan terdapat 40 anggota frakÂsinya yang mengajukan program. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan baru mengajukan 6 usul dari total 32 anggota fraksi.
Selanjutnya, usul ini akan dirangkum pimpinan DPR dan diserahkan kepada PresÂiden. Pemerintah melalui Kementerian KeuanÂgan membahas persetujuan usul ini bersama Badan Anggaran DPR. Jika disetujui, dana asÂpirasi sebesar Rp 11,2 triliun akan dicairkan melalui alokasi pemerintah daerah. “Usul ini silakan diintegrasikan dengan program pemerintah,†ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
(Yuska Apitya/net)