Perlambatan ekonomi Indonesia yang tengah terjadi saat ini, bisa menimbulkan kesulitan besar jika tak segera ditangani secara serius dan tepat. Karena itu, Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan langkah konkret yang bisa menghambat perlambatan.
YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]
Ketua Umum Ikatan SarÂjana Ekonomi (ISEI) Prof Dr Darmin Nasution mengatakan, agar perÂlambatan ekonomi tak menimbulkan kepanikan, pemerÂintah perlu menjamin ketersediaan pangan atau bahan makanan pokok. ‘’Hal ini jadi penting sekali dan banÂyak hal yang bisa dilakukan pemerÂintah di belakang ini,’’ kata Darmin dalam acara dialog Presiden Jokowi dengan ekonom ISEI dan pelaku dunia usaha di Jakarta Convention Center, Kamis (9/7/2015).
Acara yang digelar khusus untuk mencari solusi atas persoalan ekonomi nasional yang kian melemah ini, dihadÂiri para menteri ekonomi Kabinet Kerja, Gubernur Bank Indonesia Agus MarÂtowardojo, para ekonom dari ISEI, dan para pelaku dunia usaha.
Darmin yang tampil sebagai pemÂbicara, memaparkan peta masalah perÂekonomian secara komprehensif di deÂpan Presiden Jokowi. Pada bagian akhir Darmin menyampaikan beberapa solusi yang ditawarkan ISEI.
Pertama, menurut Darmin, selain harÂus menjamin ketersediaan pangan, pemerÂintah juga diminta menjaga fluktuasi harga yang berdampak pada kemiskinan.
Kedua, menjaga nilai tukar rupiah yang berdampak negatif pada dunia usaÂha dan rumah tangga. Ketiga, memupuk tabungan dalam negeri dari masyarakat.
Pemerintah juga disarankan memÂbangun kembali kebiasaan masyarakat untuk menabung. Paling tidak menÂempatkan uang mereka di bank dalam jangka waktu tertentu agar bank memÂpunyai cukup modal untuk memutar perekonomian.
Pada bagian lain, Darmin mengkritik kebijakan Presiden Jokowi di bidang paÂjak. Menurut Darmin, target pajak yang dinaikkan secara signifikan kurang tepat dilakukan pada situasi ekonomi yang seÂdang melambat.
Akibatnya, pengumpulan pajak maÂsih meleset dari target. Namun di sisi lain, pihak Direktorat Pajak datang dengan berbagai inisiatif baru yang sayangnya sering berubah-ubah, terkesan kurang matang dalam persiapan. “Ini mungkin karena target (penerimaan pajak) yang harus dicapai terlalu besar, yang kalau dalam waktu singkat itu luar biasa berat untuk mencapainya,’’ kata Darmin
Kekurangsiapan pemerintah dalam bidang perpajakan membuat gugup duÂnia usaha. Target pajak dinaikkan signifiÂkan 39 persen di tengah perekonomian yang melambat. ‘’Ini tak sejalan dengan tujuan fiskal yang cenderung harus akoÂmodatif dalam situasi ekonomi yang melambat,†terang Darmin.
Akui Melambat
Presiden Jokowi yang berbicara setelah Darmin, memberikan tanggapan atas masukan dan kritik ISEI. Menurut Jokowi, untuk menjamin ketersedian panÂgan, pemerintahannya berencana memÂbangun sistem pergudangan skala besar seperti yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UEA). Negeri di Timur Tengah ini puÂnya gudang pangan seluas 10 kali lapanÂgan Monuman Nasional (Monas), saat ini Monas punya lahan 80 hektare.
“Kami juga ingin membangun sepÂerti melihat di Uni Emirat Arab, gudangÂnya 10 kali Monas. Di dalamnya komplet apa aja ada disimpan bertahun-tahun ada beras, daging, buah, sayur ada. Tapi mau masuk ke stok itu harus pakai jaket tebal karena dingin sekali. Kenapa kita tidak bisa punya itu, sehingga petani panen simpan di sana,†kata Jokowi di depan para pengusaha.
Ia mengatakan, dengan sistem guÂdang yang baik, maka stabilitas harga pangan bisa terjaga, karena hasil panen petani bisa disimpan. Ketika pasokan berkurang, stok yang ada dalam gudang bisa dikeluarkan. Jokowi juga akan memÂbentuk badan pangan yang targetnya bisa tuntas pada Oktober 2015 ini.
“Kuncinya manajemen distribusi yang baik. Kita harus mendistribusikan ke 17.000 pulau, tidak semudah negara lain dengan 34 provinsi, dan 500 lebih kabupaten/kota yang harus didistribusi dengan baik,†katanya.
Selain sistem gudang yang baik dan skala besar, Jokowi berencana memÂbangun sistem lelang produk pertanian yang baik seperti diterapkan oleh Korea Selatan (Korsel).
“Kita juga mau bangun pasar lelang seperti Korea, sehingga inflasi dikendalÂikan, distribusi dikelola dengan baik. Dari sisi APBN kita punya kemampuan untuk itu. Tapi kelemahan kita adalah manajÂmeen birokraasi yang berbelit,†katanya.
Jokowi menegaskan, dengan perÂbaikan sistem gudang, lelang, distribusi pangan, maka ia optimistis Indonesia bisa terbebas dari impor pangan. “ImÂpor kita Rp 320 triliun pangan. Kalau ini bisa diselesaikan, neraca perdagangan baik. Kita tidak usah keluarkan uang unÂtuk impor seperti beras, cabai, bawang merah yang saya didesak impor, tidak impor akhirnya,†katanya.
Sindir Pengusaha
Pada bagian lain, Jokowi menÂgatakan, saat ini banyak pengusaha dalam negeri yang masih menyimpan uang di luar negeri. Jokowi mengatakan, penyimpanan uang pengusaha di luar negeri itu erat kaitannya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
“Kita ini kalau terlalu intervensi (nilai tukar rupiah) dan menghabiskan uangnya Pak Gubernur BI (Bank IndoneÂsia). Tapi usaha pemerintah ya menarik investasi. Mendorong uang bisa masuk. Tidak ada yang lain,†ujar Jokowi.
Sebab, kata Jokowi, intervensi yang dilakukan pemerintah tidak selalu berhasil meski sudah menggelontorÂkan dana dalam jumlah besar. Menurut Jokowi, yang paling baik adalah menarik uang untuk masuk ke Indonesia.
“Sekarang ini memang ada perlamÂbatan ekonomi, tapi yang paling penting adalah persepsi yang harus kita bangun. Sekarang ada isu sedikit sensitif sekali. Dunia usaha ini harus membangun perÂsepsi agar ekonomi menjadi positif. Ikut membangun itu,†ujarnya.
“Jangan ada hal kecil diurus jadi isu, seperti kemarin di media sosial soal bea materai. Digoreng jadi tidak karu-karuan. Persepsi muncul dari bapak ibu semuanÂya. Kita ini hanya dari belakang. Kalau bapak-ibu mempersepsikan negatif, semua akan bareng-bareng seperti itu. Ini hanya masalah persepsi,†tambahnya.
Jokowi mengatakan, persepsi yang baik bisa dibangun mulai dari dunia usÂaha. Para pelaku usaha harus memberiÂkan contoh yang baik. “Kalau persepsi bisa dibangun dari dunia usaha, kita ada harapan tumbuh lebih baik, ya kita akan tumbuh. Bapak ibu kan punya uang, ada yang simpan di rumah, bank, Singapura, Swiss, Hong Kong,†sindir Jokowi.
Jokowi juga menawarkan berbagai proyek dalam negeri kepada investor lokal sebelum diberikan ke asing. Tapi sayangnya, investor lokal tidak memanÂfaatkan tawaran ini dengan baik. “Ini masalah peluang, kalau diambil investor luar malah marah kok diberikan ke sana. Padahal tidak. Banyak investasi yang bisa dimasuki,†imbuhnya.
Ekonomi Lebih Penting
Pada bagian lain Jokowi mengungÂkapkan rasa senangnya di hadapan para pengusaha dalam acara dialog ekonomi ini. Ia beralasan, karena para peserta yang bertanya dalam forum ini tak ada yang menyinggung soal reshuffle alias perombakan kabinet, karena menurutÂnya masalah ekonomi lebih penting.
Dalam acara yang digelar di ruang Cendrawasih, JCC, Jakarta, yang disÂelenggarakan oleh Ikatan Sarjana EkoÂnomi Indonesia (ISEI) ini dihadiri ratusan undangan dari kalangan perbankan, duÂnia usaha seperti Kadin, Apindo, Hipmi, REI dan lain-lain.
Beberapa orang yang bertanya anÂtara lain Ferry Hamid dan Lana SulistiÂyaningsih dari perwakilan ISEI. Selain itu, ada pengusaha Franky Widjaja dari KaÂdin, Sudhamek WS, hingga perwakilan REI Eddy Hussy. Mereka bertanya dari persoalan makro ekonomi hingga perÂsoalan infrastruktur.
“Saya senang tak ada yang menyingÂgung soal reshuffle. Soalnya kalau saya ke mana-mana selalu yang ditanya soal reshuffle, padahal ada masalah yang lebih penting dari reshuffle yaitu ekoÂnomi,†kata Jokowi.
Seperti diketahui beberapa bulan ini isu reshuffle sempat santer di media massa. Apalagi pasca soal laporan data ekonomi Indonesia pada awal tahun yang hanya tumbuh 4,7% atau menÂgalami perlambatan. Isu reshuffle ini jadi ramai karena dikabarkan menyasar kepada tim ekonomi.
Banyak pihak mendesak pemerinÂtah untuk mempercepat pencairan angÂgaran, guna menggenjot perekonomian yang melambat. Presiden Jokowi menÂgatakan, penggunaan anggaran hingga akhir Juni 2015 mencapai 39%.
Saat berdiskusi dengan pengusaha dan ekonom, Jokowi menjelaskan soal lambatnya penggunaan anggaran di awal tahun ini. “Anggaran, saya dilantik pada 20 Oktober, APBN (2015) sudah diketok, dan APBN perubahan diketok pertengahan Februari, jadi sebelumÂnya tidak bisa apa-apa. Kami baru bisa melakukan pencairan uang di akhir April,†kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, ada proses politik yang harus dilalui untuk menÂgubah APBN 2015 menjadi APBN PeÂrubahan 2015 bersama dengan DPR. “Pada akhir Juni kita sudah ngebut Rp 770 triliun sudah dikeluarkan. Meski pun itu ada belanja aparatur, belanja barang dan modal, campur di situ. Itu 39% dan uang gede. Ini terus saya gas agar belanÂja-belanja yang berkaitan dengan rakyat saya dorong. Tujuannya, agar daya beli masyarakat bisa naik,†ujarnya.
Untuk infrastruktur, Jokowi menÂgatakan, berbagai proyek sudah mulai dibangun, seperti waduk dan tol. Namun baru dimulai pembangunan dan butuh waktu untuk dirasakan dampaknya.
Jokowi tidak mau mengulang keÂsalahan tahun ini. Untuk APBN 2016, Jokowi mengatakan, pemerintah sudah akan membahasnya dengan DPR dan diharapkan bisa disahkan pada Agustus 2015. (*)