dede-yusuf-050JAKARTA TODAY – Ketua Komisi Kes­ehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf mengatakan komisi yang dipimpinnya tidak akan menyikapi fat­wa Majelis Ulama Indonesia yang me­nilai Badan Penyelenggara Jaminan So­sial (BPJS) Kesehatan tidak syariah.

Dede mengatakan Komisi IX DPR tidak akan mengambil langkah apa-apa hingga pemerintah menindaklanjuti fat­wa tersebut. “Nanti terserah pemerintah untuk menindaklanjuti. Baru DPR akan meninjau,” ucap Dede, Rabu (29/7).

Selain itu, politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, MUI baru mereko­mendasikan agar pemerintah memben­tuk aturan di BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah. “Biar BPJS yang jelaskan ke masyarakat. Komisi IX men­gawasi BPJS, bukan MUI,” tuturnya.

Baca Juga :  Diduga Ingin Bunuh Diri, Pria di Bengkalis Lompat dari Lantai 2 Rumah Sakit

Diketahui, forum Ulama Komisi Fat­wa MUI seluruh Indonesia menerbitkan keputusan yang salah satu di antaranya adalah mengharamkan eksistensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Fatwa itu telah diterbitkan sejak 9 Juni lalu. Hal tersebut dikonfirmasi ke­benarannya oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasion­al MUI Jaih Mubarok.

Sebelumnya, Jaih mengungkapkan setidaknya tiga hal yang menjadi dasar diharamkannya BPJS Kesehatan ini. Per­tama adalah tidak adanya landasan hu­kum yang jelas dari BPJS.

Baca Juga :  Harga Sayuran Anjlok, Petani Ngamuk

Selain itu, dana yang terkumpul di BPJS tidak jelas akan menjadi milik siapa saat sudah masuk ke kas BPJS. Hal terse­but membuat MUI berpikir bahwa BPJS tidak sesuai dengan syariah agama.

Ketiga adalah penyaluran dana BPJS tidak jelas ke mana. Muncul kemungki­nan jika dana tersebut akan disalurkan ke sesuatu yang bertentangan dengan syariah.

(Yuska Apitya/net)