Untitled-5Mereka melarang rumah potong untuk beraktivitas,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Victor Edison Simanjuntak, Jumat (21/8/2015).

Adapun dua orang yang di­periksa itu adalah Direktur Ekse­kutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia, Johny Liano, serta Ketua Umum Aso­siasi Pegusaha Pemotongan He­wan Indonesia, Abud Hadiyanto. “Mereka mengakui itu, pelaran­gan pemotongan sapi, dan men­gakui mereka yang keluarkan su­rat itu,” ujarnya.

Victor mengatakan berdasar­kan hasil pengecekan ke dua feed­loter di Tangerang, PT TUM dan BPS, penyidik menemukan 21.933 ekor sapi. Sementara 5.498 ekor adalah sapi siap potong. “Jumlah itu diprediksi mencukupi hingga Januari 2016. Stoknya ada tapi tidak dijual, malah minta kuota impor,” kata Victor. “Mereka ingin memaksa pemerintah memberi kuota baru dengan cara ada kel­angkaan karena ada kelangkaan pemerintah harus membuka kran kuota impor lagi,” imbuh Victor.

Dalam kesempatan terpisah, Victor menyinggung motif para pengusaha Feedlot mengedarkan surat tersebut sebagai langkah mengkondisikan kelangkaan dag­ing sapi di pasaran. Modus yang dilakukan tersebut sebagai perla­wanan para pengusaha terhadap pemerintah yang membatasi ker­an kuota impor sapi. Dengan kel­angkaan daging, para pengusaha itu berharap pemerintah kembali membuka keran impor sapi.

Terkait stok daging, kata Vic­tor, setelah mengecek dua Feed­lot besar di Tangerang didapati bahwa stok daging sapi yang di­miliki kedua feedlot tersebut mencukupi untuk pemasaran wilayah Jabodetabek hingga Janu­ari 2016. Hasil pengecekan di PT TUM dan BPS, ditemukan 21.933 ekor sapi. Sementara 5.498 ekor adalah sapi siap potong. Penyidik menyiapkan pasal 53 UU 18/2012 tentang Pangan dan pasal 107 dan 29 UU 7/2014 yang dikaitkan den­gan Keppres nomor 21 tahun 2015 yang isinya bahwa sapi itu meru­pakan bahan pokok.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected] (net)


BERITA TERKAITDARI PENULIS