Lemahnya serapan anggaran di Kabupaten Bogor selama semester I tahun 2015 membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor geram.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Jajaran legislatif pun meminta Bupati Bogor, Nurhayanti untuk segera mengevaluasi ketidakÂmampuan pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menggunakan anggarannya.
Menurut data yang dihimpun Bogor Today, pada enam bulan pertama tahun ini saja, serapan belanja modal hanya sebesar Rp 2,77 persen dari total belanja modal Rp 2.026.333.825.000 atau baru terserap Rp 56.154.244.578.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten BoÂgor, Yuyud Wahyudin mengungkapkan jika hal ini bisa berimbas pada pertumÂbuhan ekonomi di Bumi Tegar Beriman dengan lambatnya serapan barang/jasa seperti belanja jalan dan belanja gedung atau bangunan.
“Sekarang begini deh, kalau pemÂbangunan berjalan, otomatis yang punÂya ini kan mengeluarkan uangnya untuk membayar pekerja-pekerja, kemudian, pekerja itu bisa membelanjakan uangÂnya lagi ketempat lain. Berati kan ekoÂnominya berjalan dengan baik. Nah kaÂlau pada mampet begini, pertumbuhan ekonomi dari empat persen menjadi enam persen, jadi tidak terjadi,†tuÂkas Yuyud kepada Bogor Today, Rabu (26/8/2015).
Politisi PPP itu juga mendesak Bupati Bogor, Nurhayanti untuk melakukan rotasi secepatnya di jajaran para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau kepala dinas.
“Dilihat dulu kinerja atau alasan keÂnapa serapannya minim begini. Apakah tersandung urusan administratif atau apa?. Nah itu musti diselidiki, kalau ada KPA yang tidak mampu menyerap uang jalan misalnya, ya dipikirkan lagi untuk rotasi secepatnya,†lanjutnya.
Lebih lanjut, Yuyud juga memperkiÂrakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari APBD Tahun Anggaran bisa menembus Rp 2 triliun.
“Kalau seperti ini, ya sangat mungÂkin terjadi. Kalau tahun lalu Silpanya Rp 1,1 triliun, tahun ini bisa tembus Rp 2 triliun. Makanya ini harus dievaluasi BuÂpati, apakah kepala dinasnya tidak bisa menggunakan uang atau bagaimana ini,†tuturnya.
Sementara itu, Anggota Badan AngÂgaran DPRD Kabupaten Bogor, Junaedi Samsudin mengatakan, dua SKPD yang serapan anggarannya paling rendah yakni yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP).
â€Alokasi anggaran untuk dua dinas itu sangat besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi, mereka tak bisa membelanjakan uang yang telah kita alokasikan. DBMP misalnya, dalam laporan semester I pada Juni lalu, tingkat penyerapannya dibawah satu persen,†ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Nurhayanti, telah memanggil seÂjumlah kepala SKPD yang serapan angÂgarannya lemah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala DBMP.
“Kita optimis sebelum tahun angÂgaran 2015 ini berakhir, semua program yang direncanakan tercapai, dan seraÂpan anggaran bisa menembus angka 99,9 persen. Pokoknya saya akan kawal terus,†tegasnya.
Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi pada DBMP, Asep Ruh’yat menjelaskan, rendahnya serapan angÂgaran akibat pelaksanaan proyek pemÂbangunan infrastruktur yang terlambat dilelang dan banyaknya penyedia jasa tak mau mengambil uang muka.
“Sekarang sudah 81 persen paket proyek yang sedang dalam tahap pengerÂjaan. Kita sih optimis bulan depan serapan angÂgaran meningkat,†kilahnya.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Dace SuÂpriyadi. Mantan Kasat Pol PP ini meÂnyatakan, serapan anggaran di dinasÂnya sudah mencapai 24 persen.
“Nah untuk meningkatkan serapan anggaran seluruh penyedia jasa yang mengerjakan proyek pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah kita wajibkan mengambil uang muka, dengan tujuan pengerjaan proyek bisa dipercepat,†tandasnya. (*)
