Untitled-10Lemahnya serapan anggaran di Kabupaten Bogor selama semester I tahun 2015 membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor geram.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Jajaran legislatif pun meminta Bupati Bogor, Nurhayanti untuk segera mengevaluasi ketidak­mampuan pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menggunakan anggarannya.

Menurut data yang dihimpun Bogor Today, pada enam bulan pertama tahun ini saja, serapan belanja modal hanya sebesar Rp 2,77 persen dari total belanja modal Rp 2.026.333.825.000 atau baru terserap Rp 56.154.244.578.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bo­gor, Yuyud Wahyudin mengungkapkan jika hal ini bisa berimbas pada pertum­buhan ekonomi di Bumi Tegar Beriman dengan lambatnya serapan barang/jasa seperti belanja jalan dan belanja gedung atau bangunan.

“Sekarang begini deh, kalau pem­bangunan berjalan, otomatis yang pun­ya ini kan mengeluarkan uangnya untuk membayar pekerja-pekerja, kemudian, pekerja itu bisa membelanjakan uang­nya lagi ketempat lain. Berati kan eko­nominya berjalan dengan baik. Nah ka­lau pada mampet begini, pertumbuhan ekonomi dari empat persen menjadi enam persen, jadi tidak terjadi,” tu­kas Yuyud kepada Bogor Today, Rabu (26/8/2015).

Baca Juga :  1 Dari 12 Pelaku Penimbun Solar di Bogor Ditetapkan Sebagai Tersangka

Politisi PPP itu juga mendesak Bupati Bogor, Nurhayanti untuk melakukan rotasi secepatnya di jajaran para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau kepala dinas.

“Dilihat dulu kinerja atau alasan ke­napa serapannya minim begini. Apakah tersandung urusan administratif atau apa?. Nah itu musti diselidiki, kalau ada KPA yang tidak mampu menyerap uang jalan misalnya, ya dipikirkan lagi untuk rotasi secepatnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Yuyud juga memperki­rakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari APBD Tahun Anggaran bisa menembus Rp 2 triliun.

“Kalau seperti ini, ya sangat mung­kin terjadi. Kalau tahun lalu Silpanya Rp 1,1 triliun, tahun ini bisa tembus Rp 2 triliun. Makanya ini harus dievaluasi Bu­pati, apakah kepala dinasnya tidak bisa menggunakan uang atau bagaimana ini,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Badan Ang­garan DPRD Kabupaten Bogor, Junaedi Samsudin mengatakan, dua SKPD yang serapan anggarannya paling rendah yakni yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP).

”Alokasi anggaran untuk dua dinas itu sangat besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi, mereka tak bisa membelanjakan uang yang telah kita alokasikan. DBMP misalnya, dalam laporan semester I pada Juni lalu, tingkat penyerapannya dibawah satu persen,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pengakuan Dosa, Kades Agung Siap Dicopot Dari Jabatan Jika Melanggar Hal ini

Sementara itu, Bupati Nurhayanti, telah memanggil se­jumlah kepala SKPD yang serapan ang­garannya lemah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala DBMP.

“Kita optimis sebelum tahun ang­garan 2015 ini berakhir, semua program yang direncanakan tercapai, dan sera­pan anggaran bisa menembus angka 99,9 persen. Pokoknya saya akan kawal terus,” tegasnya.

Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi pada DBMP, Asep Ruh’yat menjelaskan, rendahnya serapan ang­garan akibat pelaksanaan proyek pem­bangunan infrastruktur yang terlambat dilelang dan banyaknya penyedia jasa tak mau mengambil uang muka.

“Sekarang sudah 81 persen paket proyek yang sedang dalam tahap penger­jaan. Kita sih optimis bulan depan serapan ang­garan meningkat,” kilahnya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Dace Su­priyadi. Mantan Kasat Pol PP ini me­nyatakan, serapan anggaran di dinas­nya sudah mencapai 24 persen.

“Nah untuk meningkatkan serapan anggaran seluruh penyedia jasa yang mengerjakan proyek pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah kita wajibkan mengambil uang muka, dengan tujuan pengerjaan proyek bisa dipercepat,” tandasnya. (*)